Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Presiden Joko Widodo belum lama ini, tetapi mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan tegas mengenai aparat yang sering membantu pengusaha dengan cara yang tidak sesuai aturan. Dalam sebuah konferensi pers, Prabowo menegaskan bahwa masyarakat harus berperan aktif dengan merekam video aparat yang terlibat dalam praktik “backing” atau dukungan terhadap pengusaha yang dianggap nakal.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah laporan media mengungkapkan adanya dugaan kolusi antara pejabat daerah, aparat penegak hukum, dan pengusaha yang memperoleh izin atau fasilitas secara tidak transparan. Prabowo menilai hal ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Prabowo:
- Setiap warga negara berhak mendokumentasikan tindakan aparat yang melanggar hukum atau etika.
- Rekaman video dapat menjadi bukti kuat dalam proses hukum dan pengawasan internal.
- Pihak berwenang harus menindaklanjuti setiap laporan yang disertai bukti visual secara cepat dan transparan.
- Pengusaha yang terbukti melakukan praktik ilegal harus dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Prabowo juga mengingatkan bahwa tindakan pengawasan bukan hanya tanggung jawab lembaga resmi, melainkan merupakan bagian dari budaya partisipasi demokratis. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk membantu memantau dan melaporkan penyalahgunaan wewenang.
Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat beragam. Beberapa pihak mendukung langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, sementara yang lain menilai perlunya prosedur yang lebih jelas agar tidak menimbulkan fitnah atau penyalahgunaan data pribadi.
Untuk mempermudah proses pengawasan, berikut langkah praktis yang dapat diikuti warga:
- Pastikan perekaman dilakukan secara jelas dan tidak mengganggu proses hukum.
- Simpan video dalam format yang mudah diakses, misalnya MP4.
- Kirimkan rekaman beserta keterangan lengkap (lokasi, waktu, identitas aparat jika diketahui) ke kanal resmi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Lembaga Pengawas Internasional.
- Jaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan.
Jika laporan diterima dan terbukti, aparat yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, maupun pidana sesuai dengan Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan peraturan lainnya.
Dengan menekankan pentingnya video sebagai bukti, Prabowo berharap dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan menekan praktik kolusi yang selama ini merugikan negara. Ia menutup pernyataan dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi “mata dan telinga” negara dalam menjaga integritas institusi.
