Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan Terkait Praktik Mafia Tanah, Diduga Libatkan Oknum Kepala Daerah
Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan Terkait Praktik Mafia Tanah, Diduga Libatkan Oknum Kepala Daerah

Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan Terkait Praktik Mafia Tanah, Diduga Libatkan Oknum Kepala Daerah

Frankenstein45.Com – 20 Juni 2026 | Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi anti‑korupsi menyerukan Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto untuk turun langsung menangani kasus praktik mafia tanah yang belakangan ini mengemuka di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kasus tersebut melibatkan dugaan kolusi antara pengembang properti dengan oknum pejabat daerah yang diduga memanfaatkan wewenang dalam proses perizinan, pengalihan hak atas tanah, serta manipulasi data pertanahan. Menurut laporan, proses penyelesaian sengketa tanah kini terhambat oleh prosedur yang lambat dan kurangnya transparansi, menimbulkan kerugian bagi warga setempat.

Pokok‑pokok tuntutan masyarakat

  • Pengawasan langsung oleh Presiden terhadap lembaga penegak hukum yang menangani kasus mafia tanah.
  • Penggantian atau pemberhentian pejabat daerah yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
  • Penerapan mekanisme cepat ganti rugi bagi korban yang kehilangan atau terpaksa menyerahkan tanahnya.
  • Reformasi regulasi perizinan tanah untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang.

Para pengkritik menilai bahwa penanganan kasus yang berlarut‑larut dapat memperparah persepsi publik terhadap integritas pemerintahan, khususnya menjelang pemilihan umum mendatang.

Langkah‑langkah yang dapat diambil

Langkah Penanggung Jawab Waktu Pelaksanaan
Audit independen atas semua perizinan tanah di Tangerang KPK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1‑3 bulan
Penyidikan terhadap oknum kepala daerah yang dicurigai Polri dan Kejaksaan Segera setelah audit selesai
Penetapan kebijakan ganti rugi cepat bagi korban Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bappeda 3‑6 bulan
Pembentukan tim koordinasi lintas kementerian Presiden Berlangsung terus‑menerus

Presiden Prabowo sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan tersebut. Namun, melalui juru bicaranya, pemerintah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap indikasi penyalahgunaan wewenang di sektor pertanahan.

Jika tuntutan masyarakat terakomodasi, diharapkan kasus mafia tanah di Tangerang dapat menjadi contoh penanganan cepat dan tegas yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.