Frankenstein45.Com – 12 April 2026 | Bupati Tulungagung, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, kini menjadi sorotan publik setelah KPK menuduhnya terlibat dalam praktik korupsi. Sebelumnya, ia sempat meminta uang kepada enam belas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat lainnya di lingkungan pemerintahannya.
Kasus ini masuk ke dalam penyelidikan KPK pada tahun 2023 setelah laporan masyarakat dan audit internal mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang. KPK menilai bahwa tindakan Bupati Tulungagung melanggar Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Nama terduga: Bupati Tulungagung (nama lengkap belum diungkapkan secara resmi).
- Partai: Gerindra.
- Jumlah pejabat yang diduga menerima permintaan uang: 16 orang.
- Instansi yang menyelidiki: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Reaksi politikus dan masyarakat beragam. Sebagian mengkritik keras tindakan tersebut dan menuntut proses hukum yang transparan, sementara pihak pendukung Bupati menilai bahwa tuduhan masih dalam tahap investigasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Jika terbukti bersalah, Bupati Tulungagung dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, serta pencabutan hak politik. Kasus ini juga menambah daftar pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan pengawasan internal yang lebih ketat.
