Profil Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Terjaring OTT KPK
Profil Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Terjaring OTT KPK

Profil Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Terjaring OTT KPK

Frankenstein45.Com – 11 April 2026 | Kejadian terbaru menyoroti Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang menjadi salah satu dari 16 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Berikut rangkuman profil singkat Gatut Sunu Wibowo serta detail OTT yang menjeratnya.

Latar Belakang dan Karier

  • Nama lengkap: Gatut Sunu Wibowo
  • Tempat, tanggal lahir: Tulungagung, 12 Juni 1968
  • Pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Negeri Surabaya
  • Karier politik: Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tulungagung (2015‑2020) sebelum terpilih menjadi Bupati pada Pilkada 2020.
  • Partai politik: Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Operasi OTT KPK di Tulungagung

Operasi OTT yang diluncurkan KPK pada tanggal 23 Maret 2024 menargetkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat daerah, kontraktor, dan tokoh masyarakat setempat. Berikut rangkuman fakta penting:

Aspek Detail
Waktu pelaksanaan 23–24 Maret 2024
Lokasi Kantor Bupati Tulungagung, Balai Pemerintahan, dan beberapa rumah warga
Jumlah tersangka 16 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo
Barang bukti Uang tunai, dokumen kontrak proyek infrastruktur, dan laptop berisi data keuangan daerah
Pasal yang dikenakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Alasan Penangkapan

KPK menilai bahwa Gatut Sunu Wibowo diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang untuk mengarahkan proyek pembangunan jalan dan jembatan kepada kontraktor tertentu dengan imbalan pribadi. Dokumen yang diamankan menunjukkan adanya perjanjian yang tidak sesuai prosedur serta transfer dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Reaksi Berbagai Pihak

  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Menyatakan akan memantau proses hukum dan menegaskan komitmen anti‑korupsi.
  • Partai PPP: Mengeluarkan pernyataan bahwa anggota akan diberikan pembelaan hukum yang adil, namun menegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi.
  • Masyarakat Tulungagung: Reaksi beragam, ada yang menuntut pertanggungjawaban cepat, sementara sebagian lainnya mengharapkan proses hukum yang transparan.

Proses Hukum Selanjutnya

Setelah penangkapan, Gatut Sunu Wibowo dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan. Ia akan dikenai penahanan selama 30 hari, dengan kemungkinan perpanjangan bila diperlukan. Jika terbukti bersalah, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman penjara, denda, serta pencabutan hak politik.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menegaskan kembali komitmen KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran pembangunan di Tulungagung.