Frankenstein45.Com – 20 Mei 2026 | Direktur Jenderal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah memotong anggaran program MBG sebesar Rp 67 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Pemotongan ini dilakukan sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden, yang menekankan pentingnya efisiensi belanja negara di tengah tantangan fiskal.
Program MBG, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak usia sekolah, sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 120 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dengan pemotongan Rp 67 triliun, total anggaran yang tersisa menjadi Rp 53 triliun. Berikut adalah perbandingan alokasi sebelum dan sesudah pemotongan:
| Komponen | Anggaran Sebelum Pemotongan | Anggaran Sesudah Pemotongan |
|---|---|---|
| Program MBG 2026 | Rp 120 triliun | Rp 53 triliun |
Purbaya menjelaskan bahwa pemotongan tidak akan menghentikan pelaksanaan program secara keseluruhan, namun akan memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian pada skala dan prioritas distribusi. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:
- Fokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
- Mengoptimalkan proses logistik untuk mengurangi biaya operasional.
- Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan makanan.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Sosial, untuk memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak berdampak signifikan pada kualitas gizi anak-anak. Ia juga menyatakan kesiapan timnya untuk mengevaluasi dan mengusulkan mekanisme pendanaan alternatif, termasuk kemungkinan dukungan dari sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).
Instruksi Presiden untuk mengurangi belanja pada program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah memperketat defisit anggaran dan mengendalikan utang publik. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 tidak melebihi 4,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga setiap program harus ditinjau kembali untuk memastikan kontribusi fiskal yang optimal.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa pemotongan sebesar Rp 67 triliun dapat menurunkan beban fiskal, namun menimbulkan kekhawatiran terkait dampak jangka panjang pada kesehatan dan prestasi belajar anak-anak di daerah miskin. Mereka menyerukan agar pemerintah tetap memperhatikan aspek sosial dalam kebijakan penghematan.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan program sosial penting seperti MBG. Implementasi pemotongan akan diawasi secara ketat oleh Kementerian Keuangan dan lembaga terkait untuk memastikan alokasi dana yang efisien dan tepat sasaran.
