Frankenstein45.Com – 25 April 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “survival mode” yang saat ini diterapkan oleh negara. Menurutnya, istilah tersebut mencerminkan kebijakan fiskal yang berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah tantangan global yang berat.
Definisi “Survival Mode”
“Survival mode” bagi Purbaya berarti pemerintah harus menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga keberlanjutan keuangan negara. Kebijakan ini menekankan pada tiga prinsip utama:
- Pengendalian defisit anggaran – Mengurangi selisih antara pendapatan dan belanja pemerintah melalui peningkatan efisiensi dan pengetatan belanja non‑prioritas.
- Stabilisasi inflasi – Menghindari lonjakan harga barang kebutuhan pokok dengan mengatur kebijakan moneter dan subsidi secara selektif.
- Pemeliharaan cadangan devisa – Menjaga likuiditas luar negeri untuk mengatasi guncangan eksternal, terutama fluktuasi harga komoditas.
Langkah Konkret Pemerintah
Beberapa langkah yang telah diambil atau direncanakan meliputi:
- Restrukturisasi belanja operasional dengan memprioritaskan program kesejahteraan sosial yang paling mendesak.
- Penyesuaian tarif pajak dan peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.
- Pengurangan subsidi energi yang tidak tepat sasaran, sambil tetap melindungi rumah tangga berpendapatan rendah.
- Peningkatan efisiensi pengelolaan aset negara dan pengurangan pemborosan birokrasi.
Respons dan Tantangan
Purbaya menekankan bahwa “survival mode” bukan berarti pemerintah menutup pintu investasi atau menghentikan pertumbuhan. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan iklim yang lebih stabil sehingga investor dapat menilai risiko dengan lebih jelas. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan, seperti tekanan inflasi global, nilai tukar yang berfluktuasi, dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menavigasi masa krisis tanpa mengorbankan fondasi ekonomi jangka panjang Indonesia.
