Frankenstein45.Com – 14 Juni 2026 | Polemik mengenai ribuan calon dokter atau retaker yang berisiko gagal memperoleh gelar profesi meski telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan kedokteran kini semakin mengemuka. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi generasi dokter muda yang siap memasuki dunia kerja, sekaligus memicu seruan dari kalangan akademisi untuk segera ditindaklanjuti.
Latar Belakang Masalah
Data dari Kementerian Kesehatan mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 7.500 lulusan kedokteran di Indonesia, termasuk sekitar 3.200 retaker yang mengulang program studi. Meskipun semua calon telah memenuhi persyaratan akademik, proses penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Tanda Praktik (STP) mengalami penundaan signifikan.
Penundaan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:
- Keterbatasan jumlah dosen pembimbing klinis yang berwenang menandatangani rekomendasi praktik.
- Backlog administrasi di rumah sakit pendidikan dan dinas kesehatan provinsi.
- Perubahan regulasi yang mensyaratkan tambahan verifikasi kompetensi bagi retaker.
Suara Pakar UGM
Prof. Dr. Rina Suryani, seorang pakar kebijakan kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa penundaan ini bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan ancaman terhadap ketersediaan tenaga medis di daerah yang paling membutuhkan. Ia menekankan beberapa langkah yang harus diambil pemerintah:
- Mempercepat proses verifikasi dan penerbitan STR/STP dengan menambah tenaga administrasi khusus.
- Menambah kuota dosen pembimbing klinis, terutama di rumah sakit rujukan wilayah.
- Merevisi regulasi retake sehingga tidak memerlukan prosedur berulang yang berpotensi menunda kelulusan.
- Mengimplementasikan sistem daring terintegrasi untuk memantau status aplikasi setiap calon dokter.
Dampak Bagi Sistem Kesehatan
Jika ribuan dokter muda tidak dapat segera berpraktik, konsekuensinya akan terasa pada layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil. Kekurangan tenaga medis dapat memperpanjang waktu tunggu pasien, menurunkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan beban kerja pada dokter yang sudah ada.
Selain itu, ketidakpastian dalam memperoleh gelar profesi dapat menurunkan motivasi para lulusan, berpotensi memicu migrasi tenaga medis ke luar negeri atau beralih ke sektor non-klinis.
Langkah Selanjutnya
Pihak Kementerian Kesehatan telah menjanjikan peninjauan kembali prosedur perizinan, namun belum ada timeline yang jelas. Sementara itu, asosiasi dokter muda bersama universitas-universitas kedokteran mengajukan petisi terbuka yang menuntut pemerintah menindaklanjuti rekomendasi pakar UGM dalam waktu tiga bulan ke depan.
Keberhasilan penanganan isu ini akan sangat menentukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan medis pasca‑pandemi.
