Frankenstein45.Com – 30 Maret 2026 | Ratusan hingga ribuan warga Israel menurunkan spanduk dan berteriak menolak perang melawan Iran pada Sabtu (28/3/2026). Aksi demonstrasi yang berlangsung simultan di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem menandai puncak ketegangan domestik di tengah konflik militer yang masih berkecamuk di wilayah Timur Tengah.
Motivasi dan Latar Belakang
Demonstran, yang terdiri atas warga sipil, mantan anggota parlemen, serta organisasi sayap kiri seperti Standing Together, Peace Now, dan Women Wage Peace, menyatakan kelelahan setelah empat minggu peperangan yang menelan ribuan korban jiwa. Seorang pemandu wisata berusia 52 tahun, yang menolak disebutkan nama lengkapnya, menuturkan, “Sudah empat minggu sejak perang dimulai, dan tidak ada yang tahu apa tujuannya.”
Menurut survei terbaru yang dirilis oleh Israel Democracy Institute, 78 persen warga Yahudi Israel masih mendukung operasi militer terhadap Iran, namun angka penolakan meningkat signifikan dari 4 persen menjadi 11,5 persen dalam satu bulan terakhir. Kenaikan ini mencerminkan rasa frustrasi yang meluas di antara warga yang lelah dengan ancaman serangan rudal harian dan pembatasan kebebasan bergerak yang diberlakukan pemerintah.
Penangkapan dan Tindakan Kepolisian
Polisi melaporkan penangkapan total 18 orang selama aksi, dengan 13 orang ditangkap di Tel Aviv dan lima lainnya di Haifa. Penangkapan dilakukan karena demonstrasi tidak memiliki izin resmi, melanggar pedoman keamanan masa perang yang melarang pertemuan publik lebih dari 50 orang. Petugas keamanan menyatakan bahwa demonstran mengganggu ketertiban umum dan menolak mematuhi instruksi untuk membubarkan kerumunan.
Kelompok aktivis Yahudi-Arab Standing Together menuduh aparat kepolisian mendapat perintah khusus untuk menindak demonstran dan membungkam perbedaan pendapat. Mereka menilai pemerintah takut akan meluasnya gerakan anti-perang yang dapat menantang kebijakan militer dan politik Benjamin Netanyahu.
Isu Politik Internal Muncul Bersamaan
Selain menolak perang, sebagian peserta aksi juga menyuarakan kekecewaan terhadap reformasi peradilan yang diusulkan pemerintah. Para pengunjuk rasa menganggap kebijakan tersebut memperburuk ketegangan politik dalam negeri pada saat negara sedang terlibat konflik eksternal. Demonstrasi di Yerusalem menampilkan spanduk yang menyalahkan Netanyahu atas “penghancuran negara demi kepentingan ego pribadi”.
Dampak Sosial dan Lingkungan
Konflik yang meluas tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menambah beban lingkungan. Analisis yang dipublikasikan oleh Kompas menunjukkan bahwa operasi militer antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran menghasilkan lebih dari 5 juta ton emisi CO₂ dalam dua minggu pertama, setara dengan emisi tahunan beberapa negara kecil. Penggunaan pesawat tempur, drone, dan rudal meningkatkan polusi udara serta memicu kerusakan infrastruktur sipil yang berkontribusi pada jejak karbon yang signifikan.
Para ahli iklim menegaskan bahwa setiap serangan militer memperparah krisis iklim global, menambah tekanan pada negara-negara yang sudah berjuang menurunkan emisi. Dampak lingkungan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi protes, menyoroti kekhawatiran warga tentang masa depan planet sekaligus keamanan nasional.
Reaksi Pemerintah
Pemerintah Israel menegaskan hak warga untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, mereka menolak memberi kelonggaran pada aksi yang dapat menimbulkan kekacauan atau mengancam keselamatan publik. Menteri Keamanan Dalam Negeri menambahkan bahwa larangan kerumunan besar tetap berlaku hingga situasi keamanan membaik.
Sejumlah pejabat menilai demonstrasi sebagai upaya politik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak oposisi untuk melemahkan dukungan terhadap kebijakan militer. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia internasional menyerukan dialog yang lebih inklusif dan peninjauan kembali kebijakan pembatasan kebebasan berkumpul selama masa perang.
Demonstrasi anti-perang di Israel menandai perubahan dinamika politik dalam negeri, dengan semakin banyak warga yang bersuara menentang kebijakan militer sekaligus menyoroti isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dipicu oleh konflik. Ke depan, bagaimana pemerintah menanggapi tekanan ini akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan keamanan dan politik dalam negeri negara tersebut.
