Frankenstein45.Com – 11 Juni 2026 | Sejak Selasa, 9 Juni 2026, TNI Angkatan Darat melaksanakan operasi penggusuran terhadap 152 rumah yang berada di kawasan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemerintah militer menyatakan bahwa rumah‑rumah tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya dikuasai TNI dan tidak memiliki izin resmi.
Warga yang telah menempati rumah‑rumah itu selama bertahun‑tahun kini menghadapi ketidakpastian. Mereka belum menerima kepastian mengenai lokasi relokasi, bantuan kompensasi, maupun jadwal penyerahan kembali lahan. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan keprihatinan yang meluas di kalangan penduduk setempat.
- Jumlah rumah yang digusur: 152 unit
- Tanggal operasi dimulai: 9 Juni 2026
- Luas wilayah terdampak: sekitar 5,3 hektar
- Pihak berwenang yang terlibat: TNI AD, Dinas Perumahan dan Permukiman DKI, serta Kantor Gubernur DKI Jakarta
Beberapa tokoh masyarakat dan organisasi hak asasi manusia telah mengajukan protes, menuntut transparansi dalam proses relokasi serta kepastian kompensasi yang adil. Mereka menilai bahwa prosedur yang dilakukan belum memenuhi standar perlindungan hak warga sipil.
Pemerintah daerah mengklaim sedang menyusun rencana penempatan sementara dan menawarkan bantuan sementara berupa tempat tinggal sementara dan bantuan tunai. Namun, hingga kini belum ada rincian konkret yang disampaikan kepada warga yang terdampak.
Para penduduk menyatakan keprihatinan mereka tidak hanya pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga pada potensi kehilangan mata pencaharian, akses pendidikan anak, serta jaringan sosial yang telah terbangun selama ini. Mereka berharap dialog terbuka dapat segera terwujud sehingga solusi yang adil dapat dicapai.
Kasus ini menambah daftar sengketa lahan di Jakarta yang menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola lahan publik, prosedur penggusuran, serta perlindungan hak warga. Pengawasan dan penanganan yang cermat diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
