Frankenstein45.Com – 19 April 2026 | Jakarta, 19 April 2026 – Pada hari Rabu (17/04/2026), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menjadi panggung perselisihan geopolitik ketika dua anggota tetap, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, menggunakan hak veto mereka untuk menolak sebuah resolusi yang menyoroti ancaman keamanan di Selat Hormuz. Resolusi tersebut, yang didukung mayoritas anggota Dewan, berupaya menuntut tindakan kolektif guna memastikan kebebasan navigasi dan mencegah potensi blokade yang dapat mengguncang pasar energi dunia.
Latar Belakang Konflik di Selat Hormuz
Selat Hormuz, selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, merupakan jalur strategis bagi lebih dari lima persen produksi minyak global. Sejak awal dekade ini, ketegangan antara Iran dan sekutunya dengan koalisi Barat telah memicu ancaman penutupan atau penyerangan kapal tanker. Kejadian-kejadian seperti penangkapan kapal tanker oleh Pasukan Revolusi Islam Iran (IRGC) dan serangan drone pada kapal kargo menambah kekhawatiran internasional.
Resolusi yang dibawa ke agenda Dewan Keamanan berisi tiga poin utama: (1) penegasan kembali prinsip kebebasan navigasi di selat; (2) permintaan agar semua pihak menahan aksi provokatif; serta (3) pembentukan tim inspeksi multinasional untuk memantau aktivitas militer di wilayah tersebut.
Alasan Rusia dan Cina Menolak
Rusia mengajukan argumen bahwa resolusi tersebut mengandung bahasa yang “berpotensi menimbulkan eskalasi militer” dan “menyudutkan kepentingan strategis” negara-negara di kawasan Teluk. Pihak Moskow menekankan pentingnya dialog bilateral antara Iran dan negara-negara Barat, alih-alih intervensi yang dipimpin PBB.
Republik Rakyat Tiongkok, lewat duta besarnya, menyoroti “prinsip non-intervensi” serta menolak penggunaan resolusi yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan. Selain itu, Beijing menegaskan komitmennya pada kebijakan dedolarisasi – upaya menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional dengan mata uang alternatif, terutama yuan – sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi pengaruh AS di arena global.
Strategi Dedolarisasi dan Implikasinya
Veto Rusia dan Cina tidak hanya mencerminkan kepentingan geopolitik tradisional, tetapi juga menandai langkah lanjutan dalam agenda dedolarisasi. Kedua negara telah menandatangani perjanjian bilateral untuk memperluas penggunaan yuan dan rubel dalam perdagangan energi, termasuk transaksi minyak dan gas di wilayah Timur Tengah. Dengan menolak resolusi yang dapat memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, Rusia dan Cina membuka ruang bagi negosiasi bilateral yang melibatkan mata uang mereka, mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Para analis ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan tekanan pada nilai tukar dolar, khususnya bila negara-negara produsen energi mulai beralih ke mata uang alternatif. Dampaknya dapat terasa pada pasar keuangan global, termasuk volatilitas harga minyak, nilai tukar, serta aliran modal internasional.
Reaksi Internasional
Keputusan veto menimbulkan protes dari sejumlah negara anggota Dewan Keamanan, termasuk Inggris, Prancis, dan Jepang, yang menilai langkah tersebut sebagai “penyimpangan dari semangat kolektif PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.” Menteri Luar Negeri Inggris, James Harding, menyatakan bahwa “kegagalan untuk mencapai konsensus di Dewan Keamanan berisiko menambah ketidakpastian bagi pelayaran komersial dan memperburuk ketegangan di wilayah yang sudah rapuh.”
Di sisi lain, Iran menyambut keputusan tersebut sebagai “pengakuan atas haknya untuk melindungi kedaulatan nasional.” Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menegaskan bahwa Tehran akan terus melanjutkan dialog dengan semua pihak, namun tetap berhak mengamankan jalur pengiriman energi nasional.
Dampak pada Industri Maritim dan Pasar Energi
Para pelaku industri pelayaran mengungkapkan keprihatinan serius atas potensi gangguan operasional. “Kekhawatiran utama kami adalah meningkatnya asuransi kapal dan biaya bahan bakar akibat ketidakpastian politik,” ujar seorang eksekutif senior di perusahaan pelayaran internasional. Harga minyak Brent yang sebelumnya berada pada kisaran US$78 per barel, sempat melonjak menjadi US$84 dalam 24 jam setelah keputusan veto diumumkan.
Selain itu, lembaga keuangan global mulai meninjau ulang portofolio investasi di kawasan Teluk, mengingat risiko geopolitik yang meningkat. Beberapa bank besar mengumumkan penangguhan sementara proyek-proyek infrastruktur energi di Iran, sambil menunggu kejelasan kebijakan internasional.
Prospek Ke depan
Keputusan veto Rusia dan Cina menegaskan kembali dinamika baru dalam tata kelola keamanan internasional, di mana kekuatan besar menggabungkan kebijakan luar negeri dengan agenda ekonomi strategis. Para pengamat memprediksi bahwa Dewan Keamanan akan semakin dipolitisasi, dengan hak veto menjadi alat tawar dalam perundingan yang melibatkan isu-isu energi, perdagangan, dan keamanan siber.
Dalam jangka menengah, kemungkinan munculnya forum multilateral alternatif, seperti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) atau G20, sebagai arena diskusi mengenai keamanan Selat Hormuz, semakin besar. Sementara itu, negara-negara pengguna utama jalur tersebut, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, diperkirakan akan memperkuat kerja sama pertahanan maritim mereka dengan sekutu Barat, guna menyeimbangkan pengaruh Rusia‑Cina di wilayah tersebut.
Ketegangan yang terus berlanjut menuntut perhatian khusus dari semua pihak. Apabila tidak ada solusi diplomatik yang memadai, risiko gangguan pasokan energi global dapat berujung pada krisis ekonomi yang meluas, menguji ketahanan sistem keuangan internasional serta stabilitas geopolitik dunia.
