Frankenstein45.Com – 03 April 2026 | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi menandatangani nota kesepahaman yang menegaskan komitmen bersama dalam pelaksanaan kajian strategis kebijakan publik nasional.
Kerja sama ini dirancang untuk memanfaatkan keahlian akademik ULM, khususnya para peneliti dan dosen yang memiliki kompetensi di bidang ilmu politik, ekonomi, hukum, serta kebijakan publik. Melalui sinergi tersebut, diharapkan hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan yang kuat bagi legislator MPR dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tantangan zaman.
Beberapa fokus utama dari kolaborasi ini meliputi:
- Penyusunan riset kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah.
- Penyediaan rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas kebijakan publik.
- Penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan forum diskusi antara akademisi dan pembuat kebijakan.
- Pengembangan jaringan ahli nasional dan internasional untuk memperkaya perspektif kebijakan.
Dalam pertemuan penandatanganan, Kepala Sekretariat Jenderal MPR RI menekankan pentingnya peran institusi akademik dalam memberikan landasan ilmiah bagi keputusan politik, sementara Rektor ULM menyatakan kesiapan kampus untuk memberikan dukungan riset yang komprehensif dan objektif.
Kerja sama ini juga mencakup pembentukan tim khusus yang terdiri dari peneliti MPR dan dosen ULM. Tim tersebut akan merancang agenda penelitian, menetapkan metodologi, serta menyusun laporan akhir yang akan diserahkan kepada MPR untuk dipertimbangkan dalam proses legislasi.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tercipta kebijakan publik yang lebih evidence‑based, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia secara lebih efektif.
