Frankenstein45.Com – 27 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap Sekretaris Angkatan Laut John Phelan setelah program pembangunan kapal perang kelas baru gagal mencapai target yang ditetapkan. Keputusan ini dilaporkan oleh media New York Times pada hari Kamis, dengan mengutip pejabat senior di bidang pertahanan dan administrasi.
John Phelan, seorang veteran dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di lingkungan militer, diangkat menjadi Sekretaris Angkatan Laut pada tahun 2019. Tugas utamanya meliputi modernisasi armada, peningkatan kesiapan tempur, serta pengawasan proyek-proyek strategis yang melibatkan triliunan dolar.
Proyek yang menjadi sorotan utama adalah rencana pembangunan kapal perang terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Angkatan Laut AS, yang secara internal disebut sebagai “Class X”. Program ini dijanjikan akan menambah kemampuan penetrasi pertahanan musuh, mengintegrasikan senjata hipersonik, serta dilengkapi sistem pertahanan otomatis terkini. Anggaran awal ditaksir mencapai lebih dari $100 miliar dengan target selesai dalam 10 tahun.
- 2019 – Phelan ditunjuk menjadi Sekretaris Angkatan Laut.
- 2020 – Pemerintah mengumumkan inisiatif “Class X” dengan tujuan memperkuat supremasi laut.
- 2021 – Draft desain awal selesai, namun muncul kendala teknis pada sistem propulsion.
- 2022 – Estimasi biaya naik menjadi $130 miliar, sementara jadwal mundur menjadi 12 tahun.
- 2023 – Trump menuntut penyampaian rencana konkret dalam waktu enam bulan; permintaan tidak terpenuhi.
Kegagalan untuk menyajikan rencana yang realistis dan dapat diimplementasikan membuat kepercayaan Trump terhadap kepemimpinan Phelan menurun drastis. Menurut pejabat senior, Phelan tidak mampu menyatukan pihak kontraktor, ilmuwan, serta birokrasi pertahanan dalam kerangka waktu yang sangat ketat.
Pemecatan Phelan menandai perubahan arah kebijakan pertahanan, dengan harapan pemerintahan baru dapat mempercepat proses pengadaan dan mengurangi pembengkakan biaya. Analis militer memperkirakan bahwa transisi kepemimpinan dapat menimbulkan jeda operasional, namun menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengembalikan akuntabilitas dalam program berskala besar.
Reaksi dari kalangan militer dan industri pertahanan beragam. Sebagian menilai keputusan ini sebagai sinyal tegas untuk menuntut hasil yang lebih cepat, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi destabilitas internal yang dapat memperlambat inovasi. Kedepannya, fokus utama akan beralih pada penunjukan pengganti yang memiliki rekam jejak kuat dalam manajemen proyek strategis.
