Frankenstein45.Com – 30 April 2026 | Rencana pemerintah untuk membagi beban biaya uang saku magang antara negara dan perusahaan menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisnadwipayana, Payaman Simanjuntak, menilai bahwa skema ini dapat mengurangi minat perusahaan untuk menerima peserta magang, yang pada akhirnya dapat memperlambat transfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda.
Latar Belakang Kebijakan
Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengusulkan mekanisme bersama dalam penyediaan uang saku magang. Ide dasarnya adalah mengurangi beban finansial perusahaan, terutama bagi UMKM, dengan menambahkan kontribusi anggaran negara. Namun, Payaman menegaskan bahwa kebijakan ini belum mempertimbangkan dinamika ekonomi perusahaan secara menyeluruh.
Analisis Dampak Terhadap Perusahaan
- Penurunan Insentif: Jika perusahaan harus menanggung sebagian biaya, meski lebih kecil, mereka mungkin menilai magang sebagai beban tambahan dibandingkan manfaatnya.
- Risiko Seleksi Ketat: Perusahaan dapat memperketat kriteria pemilihan magang, mengutamakan kandidat yang sudah memiliki keahlian tinggi, sehingga peluang bagi mahasiswa baru berkurang.
- Pengaruh pada UMKM: Usaha kecil yang belum terbiasa dengan program magang mungkin menolak partisipasi sama sekali karena takut beban administrasi dan keuangan.
Pandangan Ahli Hukum Ketenagakerjaan
Payaman Simanjuntak menekankan bahwa kebijakan ini harus dilengkapi dengan insentif lain, seperti subsidi pajak atau kemudahan regulasi, untuk menjaga agar perusahaan tetap termotivasi. Ia juga menyarankan adanya dialog intensif antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan institusi pendidikan untuk merumuskan skema yang lebih seimbang.
Rekomendasi Kebijakan
- Memberikan potongan pajak bagi perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam program magang.
- Menyediakan pelatihan manajer HR tentang manfaat jangka panjang magang bagi produktivitas perusahaan.
- Mengembangkan platform digital yang memudahkan pencocokan antara kebutuhan perusahaan dan profil mahasiswa.
- Menetapkan standar minimal uang saku yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan kapasitas perusahaan.
Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan skema patungan tidak menjadi penghalang, melainkan katalisator bagi peningkatan kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan.
