Frankenstein45.Com – 02 Mei 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi polemik mengenai rencana pembentukan tim asesor untuk sertifikasi aktivis. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pembela HAM, bukan untuk membatasi kebebasan mereka.
Beberapa pihak mengkritik bahwa proses sertifikasi dapat dijadikan alat kontrol politik. Menurut Pigai, standar yang akan diterapkan akan bersifat objektif dan independen, serta melibatkan unsur‑unsur profesional yang memiliki integritas tinggi.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh Menteri:
- Tujuan sertifikasi adalah mengidentifikasi aktivis yang berkomitmen pada prinsip HAM internasional.
- Tim asesor akan dibentuk secara transparan, dengan mekanisme seleksi yang terbuka.
- Hasil sertifikasi tidak akan mempengaruhi kebebasan berpendapat, melainkan menjadi dasar perlindungan hukum.
- Jika terdapat penyalahgunaan, mekanisme pengaduan akan diaktifkan secara cepat.
Pigai menambahkan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan lembaga‑lembaga non‑pemerintah serta organisasi internasional untuk memastikan bahwa kebijakan ini selaras dengan standar HAM global.
Pengamat menilai bahwa langkah ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam memperkuat perlindungan bagi pembela HAM, asalkan implementasinya benar‑benar independen dan tidak menjadi sarana politik.
