Frankenstein45.Com – 24 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pemerintah telah menemukan solusi konkret untuk menyelesaikan beban utang proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Menurut Rosan, skema penyelesaian utang telah dirumuskan dan kini tengah dipersiapkan untuk disampaikan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Latar Belakang Proyek Whoosh
Proyek Whoosh awalnya direncanakan dengan total investasi sebesar US$6 miliar. Namun, pada akhir tahun 2022 laporan keuangan yang diaudit oleh RSM mengungkapkan total biaya yang telah dikeluarkan mencapai US$7,2 miliar, setara dengan sekitar Rp124 triliun (kurs Rp17.280 per dolar). Kenaikan biaya ini mencakup tambahan US$1,21 miliar di atas perkiraan awal.
Sebagian besar pendanaan, sekitar 75 persen, berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan suku bunga yang bervariasi antara 2 hingga 4 persen per tahun, tergantung pada sumber yang dikutip. Beban bunga saja menelan kira‑kira Rp2 triliun per tahun bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), pemegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Beban Utang dan Dampaknya
Dengan total utang mencapai sekitar Rp120,38 triliun – Rp124 triliun menurut sumber lain – proyek Whoosh menjadi beban finansial berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, yang beroperasi di bawah nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI terdiri dari empat BUMN, yaitu KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). Konsorsium ini memegang 60 persen saham KCIC, sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Untuk menutupi cost overrun, skema pembayaran telah dirancang dengan proporsi 60 persen (US$720 juta) dibayar oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen (US$480 juta) oleh konsorsium China. Namun, realitas pembayaran masih menunggu finalisasi negosiasi yang melibatkan pemerintah Indonesia dan pihak pemberi pinjaman China.
Skema Restrukturisasi Utang
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah telah menyepakati skema restrukturisasi utang setelah serangkaian pembicaraan intensif dengan delegasi China. Menurut pejabat Danantara – perusahaan yang menangani pengelolaan dan restrukturisasi BUMN – skema tersebut kini berada di tangan AHY dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.
Rosan Roeslani menambahkan bahwa timnya telah melakukan “sounding” dengan pihak China, dan hasilnya positif. “Solusinya sudah ada. Kemarin kami juga sudah sounding, insyaallah ini bisa selesai segera,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPM pada Kamis (23/4/2026). Meski demikian, Rosan menolak mengungkapkan detail teknis skema tersebut, menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Menko Infra.
Tahapan Negosiasi dan Persetujuan Presiden
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melaporkan bahwa skema restrukturisasi telah mencapai tahap final dan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 7 April 2026, Presiden menekankan pentingnya penyelesaian masalah Whoosh demi kelancaran infrastruktur nasional.
Dony menyatakan, “Kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan dalam satu atau dua minggu ke depan untuk menyampaikan hasil final restrukturisasi.” Selanjutnya, Menko IPK AHY diharapkan akan mengumumkan skema tersebut kepada publik, sekaligus menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan jadwal pembayaran kembali.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Para pengamat menilai bahwa penyelesaian utang Whoosh tidak hanya penting untuk menjaga kestabilan keuangan BUMN, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi investor asing terkait komitmen Indonesia dalam proyek infrastruktur berskala besar. Jika skema restrukturisasi berhasil, beban bunga tahunan yang kini mencapai Rp2 triliun dapat berkurang signifikan, memberi ruang bagi PT KAI dan BUMN lainnya untuk fokus pada operasional kereta cepat.
Di sisi lain, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan antara konsorsium Indonesia dan China, serta memastikan bahwa skema pembayaran cost overrun tidak menimbulkan beban tambahan di masa depan. Transparansi dalam proses negosiasi dan pelaporan ke publik menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Dengan adanya sinyal bahwa “solusi sudah ada,” pemerintah menaruh harapan besar bahwa proyek Whoosh dapat kembali pada jalur yang tepat, mempercepat realisasi layanan kereta cepat Jakarta‑Bandung yang telah lama dinantikan masyarakat.
