Frankenstein45.Com – 13 April 2026 | Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada awal Maret 2026 untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel nasional yang representatif.
Metodologi
Tim survei menyeleksi responden secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga wilayah permukiman. Setiap tahapan dipilih secara acak untuk memastikan tidak ada bias geografis. Total responden yang berhasil diwawancara berjumlah 1.200 orang, mencakup rentang usia 18‑65 tahun dan beragam latar belakang ekonomi.
Hasil Utama
Sebanyak 74,1 % responden menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo‑Gibran. Sebaliknya, 22,3 % menyatakan netral, dan hanya 3,6 % yang tidak puas.
Rincian Kepuasan Berdasarkan Demografi
| Kelompok | Puas (%) | Netral (%) | Tidak Puas (%) |
|---|---|---|---|
| Usia 18‑30 | 68,5 | 26,0 | 5,5 |
| Usia 31‑45 | 75,2 | 22,1 | 2,7 |
| Usia 46‑65 | 78,9 | 18,9 | 2,2 |
| Wilayah Jawa | 73,0 | 24,5 | 2,5 |
| Wilayah Luar Jawa | 76,4 | 20,8 | 2,8 |
Data menunjukkan bahwa kepuasan meningkat seiring bertambahnya usia, serta sedikit lebih tinggi di wilayah luar Jawa dibandingkan Jawa. Tingginya persentase kepuasan di kelompok usia 46‑65 tahun mencerminkan persepsi stabilitas ekonomi dan kebijakan sosial yang dianggap menguntungkan.
Implikasi Politik
Angka kepuasan di atas 70 % memberikan sinyal kuat bagi koalisi pemerintah bahwa program-program utama, termasuk pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan kebijakan ekonomi inklusif, diterima baik oleh mayoritas masyarakat. Namun, persentase netral yang masih cukup signifikan mengindikasikan ruang bagi perbaikan, terutama dalam bidang layanan publik dan penanggulangan kemiskinan.
Para pengamat politik memperkirakan bahwa hasil survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai-partai pendukung dalam merumuskan strategi kampanye menjelang pemilihan umum berikutnya. Sementara itu, pihak oposisi kemungkinan akan menyoroti area-area yang masih mendapat respons netral atau negatif untuk memperkuat argumen perubahan kebijakan.
