Frankenstein45.Com – 13 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skema pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung, di mana sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa meminjam uang atau mengalokasikan dana pribadi demi memenuhi permintaan finansial tidak sah sang pemimpin daerah.
Kasus ini melibatkan setidaknya enam kepala OPD, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Total dana yang dikeluarkan secara tidak resmi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
- Pinjaman pertama: Rp 150 juta melalui bank lokal.
- Pinjaman kedua: Rp 80 juta dari kerabat dekat.
- Penggunaan dana pribadi: Rp 30 juta dari tabungan pribadi masing‑masing.
KPK menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari jaringan pemerasan yang mengancam integritas pemerintahan daerah. Penyidik telah menyiapkan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan, dengan ancaman hukuman pidana bagi semua pihak yang terbukti terlibat.
Pihak berwenang setempat menanggapi temuan ini dengan mengecam praktek korupsi yang merusak kepercayaan publik. Sementara itu, masyarakat Tulungagung menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pemerintah daerah.
