Frankenstein45.Com – 04 Juni 2026 | Baru-baru ini muncul sorotan publik terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam proses perizinan online (OTT) di Kementerian Imigrasi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Penanaman Modal (Imipas) Agus Andrianto menyatakan komitmen pemerintah untuk mendukung proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mempercepat perbaikan tata kelola keimigrasian.
- Transparansi layanan: memperkenalkan portal data terbuka yang menampilkan statistik permohonan, waktu proses, dan hasil akhir secara real time.
- Akuntabilitas internal: membentuk satuan kerja khusus yang bertugas memantau kepatuhan prosedur serta melaporkan temuan secara periodik kepada KPK.
- Peningkatan kualitas SDM: mengadakan pelatihan reguler bagi petugas imigrasi mengenai etika kerja, penggunaan sistem digital, dan standar layanan publik.
Agus Andrianto menegaskan bahwa momentum berbenah ini bukan sekadar respons sementara, melainkan bagian dari agenda jangka panjang untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan lembaga pengawas untuk memastikan setiap rekomendasi KPK diimplementasikan secara efektif.
Dengan dukungan penuh terhadap proses hukum dan reformasi struktural, diharapkan layanan imigrasi Indonesia dapat kembali menjadi contoh layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
