Frankenstein45.Com – 21 April 2026 | PP GEKIRA menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus menyoroti masalah tata kelola perkebunan kelapa sawit yang semakin mendapat sorotan publik. Menurut pernyataan yang disampaikan, isu pengambilalihan lahan hanyalah satu sisi dari tantangan yang lebih luas.
Beberapa poin utama yang diangkat meliputi:
- Transparansi kepemilikan lahan – pentingnya pencatatan yang jelas dan dapat diakses publik untuk mencegah sengketa.
- Keberlanjutan lingkungan – pengelolaan hutan dan lahan harus mematuhi standar internasional guna mengurangi deforestasi.
- Kesejahteraan pekerja – perlindungan hak tenaga kerja dan peningkatan kondisi kerja di kebun.
- Pengawasan dan penegakan hukum – peran aktif lembaga pengawas dalam menindak pelanggaran.
PP GEKIRA menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang menekankan pada peningkatan produksi sawit tidak boleh mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, program revitalisasi lahan yang terbengkalai harus diikuti dengan audit independen serta pelibatan masyarakat lokal.
Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional, pemerintah diharapkan dapat menyusun kerangka regulasi yang mengintegrasikan:
- Standar sertifikasi ramah lingkungan.
- Skema insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik baik.
- Mekanisme penyelesaian sengketa lahan secara adil dan cepat.
Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan persepsi publik terhadap industri kelapa sawit dapat berubah menjadi lebih positif, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik sosial.
