Frankenstein45.Com – 07 Mei 2026 | Tim Advokasi Undang-Undang Dasar (TAUD) kembali menyoroti sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam sidang perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer Jakarta. Sidang yang berlangsung pada tanggal … menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur hukum militer dan perlindungan hak asasi manusia.
Andrie Yunus, seorang aktivis yang sebelumnya menjadi sorotan publik, dijatuhi tuduhan penyiraman air keras oleh aparat militer. Menurut TAUD, proses persidangan tidak memenuhi standar keadilan yang diakui secara internasional maupun nasional.
- Kurangnya hak atas pembelaan: Tim hukum Andrie tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk mengajukan pembelaan atau menyampaikan bukti secara lengkap.
- Ketidaksesuaian prosedur: Sidang dimulai tanpa pemberitahuan resmi kepada terdakwa, sementara prosedur penetapan jadwal seharusnya diumumkan secara tertulis.
- Penggunaan bukti yang diragukan: Beberapa saksi kunci tidak dipanggil, dan rekaman video yang dijadikan bukti belum diverifikasi keasliannya.
- Tekanan terhadap media: Wartawan dilaporkan mengalami pembatasan akses ke ruang sidang, sehingga informasi yang beredar terbatas dan cenderung bias.
TAUD menilai bahwa kombinasi faktor-faktor di atas menciptakan suasana “konflik dan drama hukum” yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan militer. Organisasi tersebut menuntut agar Pengadilan Militer melakukan audit independen dan memberikan kesempatan bagi Andrie Yunus untuk mendapatkan proses peradilan yang transparan dan adil.
Selain menuntut keadilan bagi Andrie Yunus, TAUD juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem peradilan militer secara menyeluruh, termasuk peninjauan kembali kebijakan penyiraman air keras sebagai bentuk penegakan hukum. Organisasi berharap langkah ini dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
