Frankenstein45.Com – 20 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali tuntutan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Purbaya), segera memecat pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara efektif. Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah pengusaha mengungkapkan keluhan terkait praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di kantor-kantor Bea Cukai.
Dalam rapat internal yang dilaporkan oleh tim redaksi, Prabowo menyoroti pentingnya percepatan pembersihan birokrasi sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi. Menurutnya, kegagalan pimpinan Bea Cukai dalam menindak tegas praktik korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat iklim investasi dan kepercayaan publik.
- Permintaan utama: Purbaya diminta mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap pimpinan Bea Cukai yang terbukti tidak bekerja secara optimal.
- Alasan: Pengusaha mengeluhkan biaya tambahan yang tidak resmi, penundaan proses clearance, serta kurangnya transparansi dalam prosedur bea masuk.
- Harapan: Pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik.
Berbagai asosiasi pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN), telah menuntut tindakan cepat. Mereka menilai bahwa tanpa tindakan tegas, praktik pungli akan terus berlanjut dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.
Beberapa analis politik menilai bahwa langkah Prabowo ini sekaligus menjadi sinyal bagi pemerintahan untuk memperkuat kontrol atas lembaga-lembaga fiskal. Jika tidak ditindaklanjuti, tekanan publik dapat memicu kegelisahan di kalangan investor asing.
Sejauh ini, belum ada respons resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, sumber dalam lingkungan kementerian menyebutkan bahwa proses evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai sedang berlangsung dan keputusan akhir diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Pengamatan selanjutnya akan fokus pada langkah konkret yang diambil pemerintah serta dampaknya terhadap reformasi birokrasi di sektor kepabeanan.
