Frankenstein45.Com – 14 Mei 2026 | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman pada Selasa (13/05/2026) menegaskan bahwa tidak ada praktik intimidasi yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi kritik atau masukan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara setelah munculnya sejumlah laporan yang menyebut adanya tekanan terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil.
Ia menambahkan bahwa beberapa laporan yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum didukung bukti yang kuat. Oleh karena itu, KSP meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum membuat kesimpulan.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh KSP:
- Penegasan tidak adanya kebijakan atau arahan resmi yang menginstruksikan intimidasi terhadap kritikus.
- Kebijakan pemerintah tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan publik.
- Pemerintah mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka melalui mekanisme yang telah disediakan, seperti rapat dengar pendapat dan forum konsultasi.
- Penyelidikan independen akan dilaksanakan bila ada bukti konkret terkait dugaan intimidasi.
Reaksi dari kelompok hak asasi manusia dan organisasi non‑pemerintah beragam. Sebagian menyambut baik komitmen KSP untuk menjaga kebebasan bersuara, sementara yang lain menekankan pentingnya tindakan nyata dan transparan dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan intimidasi.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi pelapor, guna memastikan tidak ada ruang bagi praktik intimidasi di masa mendatang.
