Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Tim hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang membela Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa tuduhan penggunaan influencer untuk memengaruhi opini publik terkait pengadaan laptop Chromebook tidak memiliki dasar.
Isu ini muncul setelah sejumlah media melaporkan adanya dugaan korupsi dalam proses pembelian ribuan unit Chromebook untuk program pendidikan nasional. Beberapa pihak menyiratkan bahwa Kementerian memanfaatkan figur publik di media sosial untuk menutupi atau mengalihkan perhatian publik dari penyelidikan.
Dalam pernyataan resmi yang diterima oleh redaksi, juru bicara tim hukum menjelaskan beberapa poin penting:
- Pengadaan Chromebook dilaksanakan melalui lelang terbuka yang diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Setiap influencer yang muncul dalam kampanye promosi produk tersebut tidak menerima kompensasi khusus dari pemerintah; mereka hanya diminta untuk membagikan pengalaman pribadi menggunakan perangkat tersebut dalam konteks edukasi.
- Tim hukum tidak menemukan bukti yang mengaitkan Kementerian dengan penyalahgunaan dana atau manipulasi proses tender.
Selanjutnya, tim hukum menegaskan bahwa penggunaan influencer dalam kampanye digital merupakan strategi komunikasi yang umum dipakai oleh lembaga publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi dalam pendidikan. \”Tidak ada unsur politik atau upaya memanipulasi simpati publik, melainkan upaya edukatif untuk memperkenalkan perangkat yang dapat menunjang pembelajaran daring,\” ujar juru bicara tersebut.
Meski demikian, sejumlah pengamat politik menilai bahwa langkah tersebut tetap menimbulkan pertanyaan etis, terutama mengingat sensitivitas isu korupsi yang tengah menyelimuti pengadaan barang publik. Mereka menyoroti pentingnya transparansi penuh, termasuk mengungkapkan secara terbuka siapa saja influencer yang terlibat dan mekanisme kompensasinya.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menuntut agar lembaga pengawas melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan Chromebook, termasuk evaluasi atas efektivitas kampanye digital yang melibatkan influencer.
Hingga kini, KPK belum mengumumkan hasil penyelidikan resmi terkait dugaan korupsi tersebut. Pemerintah menunggu hasil audit BPK yang diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan.
Apabila hasil audit menunjukkan tidak adanya penyimpangan, maka tuduhan penggunaan influencer sebagai alat politik akan semakin lemah. Sebaliknya, temuan adanya pelanggaran prosedur dapat memperkuat argumen kritikus bahwa strategi komunikasi tersebut dipakai untuk menutupi kegagalan administratif.
