Frankenstein45.Com – 06 April 2026 | Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya agar proses administrasi tidak menjadi penghalang dalam penanganan darurat bencana. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Bandara Baabullah, Ternate, sebagai respons atas situasi bencana yang baru-baru ini melanda wilayah provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, Sarbin Sehe menyoroti bahwa prosedur birokrasi harus dipercepat dan dipermudah, terutama ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau banjir. Ia menambahkan bahwa setiap langkah administratif yang menunda respon bantuan dapat menambah risiko bagi korban yang membutuhkan bantuan segera.
Rapat koordinasi melibatkan sejumlah pejabat daerah, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur keamanan dan kesehatan. Para peserta sepakat untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang bersifat fleksibel, memungkinkan keputusan cepat tanpa harus menunggu persetujuan berlapis.
- Penguatan mekanisme komunikasi lintas sektor.
- Penyederhanaan perizinan bantuan darurat.
- Pembentukan tim respons cepat yang dapat beroperasi 24 jam.
Selain itu, Sarbin Sehe menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, termasuk pelatihan rutin bagi petugas penanggulangan bencana. Ia juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus disesuaikan untuk mendukung kegiatan penanggulangan secara berkelanjutan.
Dengan komitmen tersebut, diharapkan proses administrasi tidak lagi menjadi kendala, melainkan menjadi pendukung utama dalam upaya menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan pasca bencana di Maluku Utara.
