Frankenstein45.Com – 07 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam mengawasi pelaksanaan Program Masyarakat Berdaya Guna (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin (5/4/2026).
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan penurunan tingkat kemiskinan. Selama tiga tahun ke depan, program ini akan menyalurkan dana khusus kepada daerah yang telah menyiapkan rencana aksi terintegrasi.
Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada komitmen dan pengawasan ketat dari pemimpin daerah. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk memonitor alokasi anggaran, memastikan transparansi dalam pelaksanaan, serta menilai dampak sosial‑ekonomi secara berkala.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh Wamendagri:
- Setiap kepala daerah harus membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan program MBG.
- Tim tersebut wajib menyusun laporan bulanan yang mencakup penggunaan dana, capaian target, dan kendala yang dihadapi.
- Penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan, misalnya melalui aplikasi pelaporan berbasis web untuk memudahkan verifikasi data.
- Kolaborasi dengan lembaga non‑pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat memperluas jangkauan program serta meningkatkan efektivitasnya.
Selain itu, Bima Arya menambahkan bahwa pemerintah pusat siap memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi aparat daerah yang membutuhkan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan tepat sasaran dan menghasilkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Kepri,” ujarnya.
Gubernur Kepri, serta para bupati dan wali kota, diharapkan dapat menindaklanjuti arahan tersebut dengan segera menyusun rencana kerja terperinci, mengidentifikasi prioritas wilayah, dan melaporkan progres secara terbuka kepada publik.
Dengan pengawasan yang ketat dan sinergi lintas sektor, diharapkan Program MBG dapat menjadi katalisator utama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga di Kepulauan Riau.
