Frankenstein45.Com – 21 April 2026 | Obon Tabroni, anggota Komisi IX DPR RI, mengungkapkan bahwa hingga kini koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) masih jauh dari ideal dalam pelaksanaan program Dapur SPPG (Susu Pengganti Gizi).
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Kurangnya sinkronisasi data antara Pemda dan BGN mengenai jumlah penerima manfaat dan lokasi dapur SPPG.
- Prosedur pengajuan dan pencairan dana yang berlapis, sehingga memperlambat pengadaan susu.
- Ketidaksesuaian standar kualitas dan kuantitas susu yang disalurkan dengan pedoman nasional.
Obon menambahkan bahwa DPR RI akan melakukan pemantauan lebih intensif serta mengusulkan revisi regulasi untuk mempercepat alur kerja antar lembaga. Ia juga menekankan perlunya mekanisme monitoring yang transparan, termasuk pelaporan berbasis digital yang dapat diakses oleh semua pihak terkait.
Jika tidak segera diatasi, potensi dampak negatif terhadap status gizi balita dapat meningkat, memperparah beban kesehatan nasional dan menghambat pencapaian target penurunan stunting yang telah ditetapkan pemerintah.
