Frankenstein45.Com – 30 Juni 2026 | Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengajukan usulan kepada pemerintah agar proses pembekalan bagi peserta program Sarjana Pembangunan dan Penelitian Independen (SPPI) dapat dilaksanakan melalui pendampingan di koperasi. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja komisi yang membahas kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Rivqy menilai bahwa koperasi memiliki jaringan yang luas serta pengalaman praktis dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melibatkan koperasi, peserta SPPI tidak hanya memperoleh materi teoritis, tetapi juga dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan di lingkungan yang mendukung, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Beberapa poin utama yang diusulkan meliputi:
- Pembekalan materi teknis dan manajerial disampaikan oleh praktisi koperasi berpengalaman.
- Penempatan peserta SPPI pada unit usaha koperasi selama masa pelatihan untuk mendapatkan pengalaman lapangan.
- Pengawasan dan evaluasi bersama antara kementerian terkait, DPR, dan asosiasi koperasi.
- Penyediaan insentif bagi koperasi yang berpartisipasi, seperti subsidi pelatihan atau bantuan teknis.
Usulan ini mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan, terutama lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM. Mereka menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan koperasi dapat mempercepat transfer pengetahuan serta menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, terdapat pula kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur koperasi di daerah terpencil dan kebutuhan standar kualitas pembekalan yang konsisten. Pemerintah diminta untuk melakukan kajian mendalam sebelum implementasi, termasuk penyusunan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Jika usulan ini diterima, diharapkan program SPPI dapat menjadi model pembekalan yang lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
