APTI Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin pada Tembakau
APTI Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin pada Tembakau

APTI Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin pada Tembakau

Frankenstein45.Com – 14 April 2026 | Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang ingin membatasi kadar tar dan nikotin dalam produk tembakau. Menurut pernyataan resmi APTI, kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi petani, industri, serta perekonomian nasional.

APTI menyoroti beberapa poin utama dalam keberatan mereka:

  • Kerugian Ekonomi: Pembatasan kadar tar dan nikotin diprediksi akan menurunkan permintaan pasar domestik, sehingga mengancam pendapatan petani dan pelaku usaha kecil yang tergantung pada rantai nilai tembakau.
  • Ketidaksesuaian dengan Kondisi Lokal: Standar internasional yang dijadikan acuan tidak mempertimbangkan kondisi agrikultur Indonesia, termasuk varietas tembakau yang berbeda serta iklim yang beragam.
  • Pengalihan ke Produk Ilegal: Pembatasan ketat dapat mendorong peredaran produk tembakau ilegal atau hasil olahan tidak resmi, yang pada akhirnya menurunkan kontrol kualitas dan meningkatkan risiko kesehatan.

APTI juga mengusulkan alternatif kebijakan yang lebih bersinergi dengan kepentingan petani, antara lain:

  1. Meningkatkan program pelatihan dan penyuluhan bagi petani untuk menghasilkan produk tembakau dengan kualitas lebih tinggi tanpa harus menurunkan kadar tar atau nikotin.
  2. Mengoptimalkan regulasi pajak yang dapat menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani.
  3. Melakukan riset bersama antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk mengembangkan varietas tembakau yang lebih ramah lingkungan sekaligus memenuhi standar kesehatan.

Dalam pertemuan terakhir antara perwakilan APTI dan Kementerian Kesehatan, asosiasi menegaskan kesiapan mereka untuk berkoordinasi dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. APTI berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pembatasan tersebut dan mengutamakan dialog terbuka serta analisis dampak ekonomi yang komprehensif.