Frankenstein45.Com – 13 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi utama untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.
Berikut adalah program inti yang diperkirakan menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut:
- Program Keluarga Harapan (PKH): bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria pendidikan dan kesehatan.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM: fasilitas kredit dengan bunga rendah dan tenor fleksibel untuk meningkatkan modal usaha.
- Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): distribusi bantuan pangan melalui sistem elektronik berbasis kartu.
- Pelatihan dan Inkubasi UMKM: program pelatihan keterampilan, digitalisasi, dan pendampingan pasar.
Anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, seperti yang terlihat pada tabel berikut:
| Tahun | Anggaran Bansos (Triliun Rupiah) | Anggaran UMKM (Triliun Rupiah) |
|---|---|---|
| 2021 | 110,5 | 30,2 |
| 2022 | 119,8 | 34,7 |
| 2023 | 128,4 | 38,9 |
Muhaimin menambahkan bahwa sinergi antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan. Ia menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi berbasis data untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan UMKM mampu meningkatkan produktivitas.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaringan digital untuk mempermudah akses penerima manfaat, termasuk penggunaan aplikasi mobile yang memudahkan verifikasi data dan penyaluran bantuan secara real‑time.
Dengan strategi terintegrasi ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem dalam jangka waktu yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.
