Frankenstein45.Com – 24 April 2026 | Bad an Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasi ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di wilayah II (Sumatera) dan III (Jawa dan Bali) setelah terdeteksi sejumlah pelanggaran standar sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kasus keracunan makanan pada siswa.
Latar Belakang Program MBG
Program MBG diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan gizi anak usia sekolah, dengan target mencakup lebih dari 80 juta siswa di seluruh Indonesia. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertanggung jawab menyiapkan menu harian yang bebas kontaminasi, dilengkapi sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) dan instalasi IPAL yang berfungsi.
Kasus Keracunan di Bengkulu Tengah
Pada Jumat, 24 April 2026, sejumlah siswa SMPN 3 di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang terdiri dari ayam woku, tahu, tumis buncis dan wortel, nasi, buah, serta air minum. Pemeriksaan awal mengindikasikan kemungkinan kontaminasi bahan makanan. BGN wilayah Bengkulu Tengah, melalui koordinator Roni Vidiansyah, mengeluarkan surat penghentian sementara dapur SPPG Kembang Seri 1 sampai hasil laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selesai. Jika terbukti melanggar SOP, BGN pusat siap mencabut izin secara permanen.
Penangguhan di Nusa Tenggara Barat (NTB)
Di NTB, koordinator wilayah BGN Eko Prasetyo mengonfirmasi bahwa 147 dapur MBG masih dalam status suspend karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Dari total 781 SPPG di provinsi tersebut, sebagian telah kembali beroperasi setelah perbaikan, namun 147 unit tetap tertutup tanpa batas waktu yang pasti. Penangguhan ini berdampak pada sekitar 1,8 juta penerima manfaat yang tidak menerima layanan MBG selama periode suspend.
Skala Nasional: Ribuan Dapur Ditutup Sementara
Secara nasional, BGN mencatat 1.780 SPPG dihentikan sementara dari total sekitar 26.800 unit. Fokus utama evaluasi adalah standar sanitasi dan pengelolaan limbah. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa unit yang tidak memiliki IPAL atau belum memperoleh sertifikat SLHS akan langsung ditangguhkan, dengan harapan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Penutupan ini juga memengaruhi insentif harian sebesar Rp6 juta yang biasanya diberikan kepada mitra pengelola dapur.
Dampak bagi Penerima Manfaat dan Mitra
Penutupan sementara mengakibatkan ratusan ribu anak tidak mendapatkan asupan gizi yang seharusnya. Di samping itu, mitra yayasan atau lembaga pengelola kehilangan pendapatan insentif, yang dapat menurunkan motivasi perbaikan fasilitas. Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto menambahkan bahwa tim satgas daerah terus melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi dan memberikan pelayanan medis cepat kepada siswa yang terpapar.
Langkah Perbaikan dan Kebijakan Baru
- Perbaikan instalasi IPAL dan pengajuan sertifikat SLHS menjadi prioritas utama bagi dapur yang ditangguhkan.
- BGN memberikan ruang bagi siswa dari keluarga mampu untuk tidak menerima MBG, sehingga produksi makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dan menghindari pemborosan.
- Pengawasan dilakukan secara lebih ketat dengan inspeksi rutin, pelaporan digital, dan sanksi tegas bagi pelanggaran SOP.
- Tim koordinasi lintas kementerian dibentuk untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi laboratorium BPOM.
Dengan serangkaian tindakan tersebut, diharapkan dapur MBG yang belum memenuhi standar dapat kembali beroperasi dalam waktu singkat, sehingga tujuan utama program—meningkatkan status gizi anak sekolah—bisa tercapai kembali.
Secara keseluruhan, penghentian sementara ratusan dapur di wilayah II dan III mencerminkan komitmen BGN untuk menegakkan kualitas dan keamanan program MBG. Pemerintah daerah, mitra pengelola, dan lembaga pengawas diharapkan bekerja sama mempercepat perbaikan teknis dan administratif, demi menjamin bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang aman dan layak.
