Frankenstein45.Com – 04 Juni 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengumumkan keputusan moratorium pembangunan Sekolah Pangan Praktik Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola Majelis Badan Gizi (MBG). Keputusan ini diambil setelah serangkaian temuan mengenai kurangnya transparansi dan koordinasi dalam pelaksanaan program.
Moratorium tersebut akan menunda semua kegiatan pembangunan SPPG yang sedang direncanakan hingga evaluasi menyeluruh selesai. Fokus utama selama masa penghentian sementara adalah:
- Peninjauan kembali prosedur perencanaan dan penganggaran SPPG.
- Peningkatan mekanisme pengawasan internal MBG.
- Penguatan kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan daerah.
Berikut rangkaian langkah yang akan ditempuh BGN dalam masa moratorium:
- Mengumpulkan data dan laporan pelaksanaan SPPG dari semua provinsi.
- Mengadakan workshop internal untuk mengidentifikasi kendala operasional.
- Merevisi standar operasional prosedur (SOP) yang terkait dengan MBG.
- Menyusun rekomendasi kebijakan baru untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Menetapkan jadwal kembali pembangunan SPPG berdasarkan hasil evaluasi.
Selain itu, BGN berkomitmen meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan hasil evaluasi secara periodik. Diharapkan, dengan perbaikan tata kelola MBG, program SPPG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat.
Moratorium ini tidak menutup kemungkinan peluncuran kembali SPPG di masa depan, namun dengan mekanisme yang lebih kuat dan terukur. Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa tujuan utama tetap pada peningkatan kualitas gizi nasional melalui program yang terkelola dengan baik.
