Buruh Datangi DPR, Keluhkan Ketimpangan Upah hingga Status Ojol
Buruh Datangi DPR, Keluhkan Ketimpangan Upah hingga Status Ojol

Buruh Datangi DPR, Keluhkan Ketimpangan Upah hingga Status Ojol

Frankenstein45.Com – 02 Mei 2026 | Seratusan perwakilan serikat buruh mengunjungi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada Senin (xx/xx/2026) untuk menyampaikan keluhan terkait disparitas upah, status pekerja ojek online (ojol), serta penggunaan kontrak dan outsourcing dalam sektor ketenagakerjaan.

Pertemuan dipimpin oleh ketua Fraksi Buruh DPR bersama pimpinan DPR, dan dihadiri oleh delegasi serikat pekerja dari berbagai bidang, termasuk industri manufaktur, jasa transportasi, dan perdagangan.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan:

  • Ketimpangan upah: Buruh menyoroti perbedaan signifikan antara upah minimum regional (UMR) dan upah yang diterima oleh pekerja di sektor informal, khususnya ojol, yang seringkali berada di bawah standar hidup layak.
  • Status ojol: Para pengemudi ojek online mengeluhkan tidak diakui sebagai pekerja tetap, sehingga tidak memperoleh jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau hak pensiun.
  • Kontrak dan outsourcing: Banyak perusahaan mengandalkan pekerja kontrak atau outsourcing untuk mengurangi beban biaya, yang berdampak pada ketidakpastian pekerjaan dan minimnya perlindungan hukum.

Delegasi juga menyampaikan data yang menunjukkan bahwa rata‑rata upah pekerja ojol di Jakarta berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum provinsi sebesar Rp 4,6 juta.

Untuk menanggapi keluhan tersebut, anggota DPR berjanji akan membahas rancangan kebijakan yang mencakup:

  1. Peninjauan kembali kebijakan upah minimum dan penyesuaian khusus untuk pekerja sektor informal.
  2. Pembentukan regulasi yang mewajibkan platform ojol memberikan jaminan sosial kepada mitra pengemudinya.
  3. Pengawasan lebih ketat terhadap praktik outsourcing dan kontrak kerja yang tidak adil.

Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lanjutan dalam dua minggu ke depan, guna meninjau progres implementasi kebijakan yang disepakati.

Kejadian ini menambah tekanan publik bagi pemerintah dan legislatif untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang cepat.