Frankenstein45.Com – 26 April 2026 | Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini meluncurkan inisiatif untuk menjemput anak-anak jalanan dan menyalurkan mereka ke program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan memberi akses pendidikan non‑formal bagi mereka yang terpinggirkan.
Namun, langkah tersebut segera menuai kritik dari kalangan aktivis, akademisi, dan organisasi perlindungan anak. Mereka menilai pendekatan Kemensos kurang memperhatikan hak dan kebutuhan dasar anak jalanan.
- Kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar: Program fokus pada pendidikan saja, tanpa menjamin akses pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang memadai.
- Proses penjemputan yang dipertanyakan: Metode pengumpulan data anak jalanan dinilai tidak transparan, berpotensi menimbulkan stigma atau perlakuan paksa.
- Kurangnya pelibatan komunitas: Stakeholder lokal, termasuk LSM yang sudah bekerja di lapangan, tidak diajak berpartisipasi dalam perancangan program.
Para pengkritik juga menyoroti bahwa Sekolah Rakyat, meski bersifat gratis, tidak menjamin sertifikasi resmi atau kelanjutan pendidikan formal. Hal ini dapat menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis bagi peserta.
Menanggapi sorotan tersebut, pihak Kemensos menyatakan bahwa program ini merupakan langkah awal dan akan terus dievaluasi. Mereka menegaskan bahwa penjemputan anak jalanan dilakukan secara sukarela dan dilengkapi dengan bantuan sosial lain seperti paket sembako dan layanan kesehatan bergerak.
Meski demikian, para ahli menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta pemberdayaan ekonomi bagi anak jalanan. Tanpa dukungan menyeluruh, kritik terhadap program ini diprediksi akan terus berlanjut.
