Dandhy Laksono dan Masyarakat Sipil Gelar Nobar Film “Pesta Babi” Soroti Kegagalan Negara dalam Menegakkan Keadilan di Papua
Dandhy Laksono dan Masyarakat Sipil Gelar Nobar Film “Pesta Babi” Soroti Kegagalan Negara dalam Menegakkan Keadilan di Papua

Dandhy Laksono dan Masyarakat Sipil Gelar Nobar Film “Pesta Babi” Soroti Kegagalan Negara dalam Menegakkan Keadilan di Papua

Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Jakarta, 26 Mei 2025 – Jurnalis dokumenter Dandhy Laksono bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan tontonan bersama (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. Acara yang berlangsung di sebuah ruang publik di Jakarta ini tidak sekadar menayangkan film, melainkan menjadi panggung bagi para aktivis untuk mengkritisi kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan kepada rakyat Papua serta menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung.

Film “Pesta Babi” menampilkan rangkaian kasus kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik agraria yang melibatkan perusahaan tambang serta aparat keamanan di Papua. Setelah pemutaran selesai, Dandhy Laksono mengajak penonton berdiskusi terbuka mengenai temuan film serta implikasinya bagi kebijakan nasional.

Berikut beberapa poin utama yang disorot dalam diskusi:

  • Kegagalan Penegakan Hukum: Masyarakat Papua masih mengalami kesulitan memperoleh keadilan atas kasus-kasus kekerasan yang terjadi, sementara proses peradilan sering kali terhambat oleh intervensi politik.
  • Eksploitasi Alam: Aktivitas penambangan dan perkebunan skala besar terus merusak ekosistem hutan hujan Papua, mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat adat.
  • Ketimpangan Pembangunan: Meskipun wilayah Papua kaya akan sumber daya, tingkat kemiskinan dan akses layanan publik tetap jauh di bawah rata-rata nasional.
  • Peran Masyarakat Sipil: Organisasi non‑pemerintah berupaya mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia dan menyalurkan aspirasi korban melalui advokasi serta litigasi.

Dandhy menegaskan bahwa film ini bukan sekadar hiburan, melainkan alat edukasi yang dapat membuka mata publik tentang realitas pahit yang dialami warga Papua. Ia menyerukan pemerintah untuk segera melakukan reformasi struktural, memperkuat lembaga peradilan, serta menghentikan praktik ekstraksi sumber daya yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

Acara nobar ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga hak asasi manusia, akademisi, serta warga yang peduli dengan isu-isu Papua. Mereka berharap bahwa sorotan media dan tekanan publik dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.