Desak Beri Kompensasi Akibat Mati Listrik Bergilir, DPR: Jangan Tiap Masalah Rakyat Diminta Sabar

Frankenstein45.Com – 24 Juni 2026 | Pemadaman listrik bergilir yang telah melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa selama beberapa pekan terakhir menimbulkan kerugian signifikan bagi rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini memicu protes publik dan menambah beban ekonomi di tengah inflasi yang masih tinggi.

Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI, menyoroti masalah tersebut dalam rapat komisi dan menuntut agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta pemerintah pusat segera memberikan ganti rugi yang nyata kepada korban. Menurutnya, kompensasi tidak hanya berupa permohonan maaf, melainkan bantuan finansial atau subsidi yang dapat mengurangi beban operasional bisnis yang terganggu akibat pemadaman.

Beberapa poin utama yang disampaikan Mufti Anam meliputi:

  • Penetapan standar kompensasi bagi rumah tangga yang mengalami pemadaman lebih dari 6 jam dalam sehari.
  • Pemberian bantuan modal atau penangguhan pembayaran listrik bagi UMKM yang mengalami penurunan pendapatan.
  • Transparansi dalam penjadwalan pemadaman dan upaya percepatan perbaikan infrastruktur jaringan listrik.

Selanjutnya, anggota DPR menegaskan bahwa tidaklah tepat jika pemerintah terus menyuruh rakyat untuk bersabar setiap kali menghadapi masalah publik. Ia menekankan bahwa kebijakan yang responsif dan solusi konkret harus menjadi prioritas, bukan sekadar seruan untuk menahan diri.

PT PLN menanggapi bahwa pemadaman bergilir merupakan langkah darurat untuk mengatasi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan listrik, serta untuk mencegah kerusakan lebih luas pada sistem kelistrikan. Namun, perusahaan tersebut berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mempercepat perbaikan jaringan yang rusak.

Daerah yang paling terdampak meliputi:

  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • DI Yogyakarta

Dengan tekanan dari DPR dan keluhan publik yang terus meningkat, diharapkan PLN dan pemerintah dapat menyusun mekanisme kompensasi yang adil serta mempercepat upaya peningkatan kapasitas pembangkit listrik nasional. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya situasi serupa dan memastikan kestabilan pasokan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.