Frankenstein45.Com – 23 April 2026 | Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Manado, ia menggarisbawahi bahwa daerah kepulauan di Sulut masih menghadapi berbagai kendala pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan.
Dewi Asmara menyoroti beberapa faktor utama yang membuat kawasan kepulauan rawan tertinggal, antara lain:
- Keterbatasan infrastruktur transportasi laut yang menghambat distribusi barang dan layanan publik.
- Akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas.
- Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia mengusulkan beberapa bentuk insentif dan kebijakan yang dapat diprioritaskan oleh pemerintah pusat, antara lain:
- Peningkatan anggaran khusus bagi proyek pembangunan pelabuhan dan jalur transportasi laut.
- Pemberian subsidi energi dan bahan bakar bagi daerah terpencil.
- Peningkatan akses layanan kesehatan mobile dan program beasiswa untuk pelajar kepulauan.
- Pengembangan program pelatihan kerja berbasis sektor perikanan berkelanjutan.
Selain itu, Dewi Asmara menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan. Ia berharap agar agenda prioritas ini dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menjadi bagian dari anggaran tahunan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
