Frankenstein45.Com – 02 Juni 2026 | Jakarta, 2 Juni 2026 – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, kembali menjadi sorotan publik setelah mengkritik frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Dalam sebuah video yang diunggah pada akhir Mei 2026, Dino menilai pola perjalanan presiden tersebut tidak lazim dan berpotensi menimbulkan beban anggaran negara yang signifikan.
Latar Belakang Dino Patti Djalal
Lahir pada 10 September 1965 di Belgrade, Yugoslavia, Dino tumbuh dalam keluarga diplomat; ayahnya, Hasjim Djalal, adalah salah satu diplomat terkemuka Indonesia. Pendidikan dasarnya meliputi SD Muhammadiyah, SMP Al‑Azhar, dan McLean High School di Virginia, Amerika Serikat. Ia menempuh jenjang sarjana Ilmu Politik di Carleton University (Kanada), meraih gelar master di Simon Fraser University (Kanada), dan menyelesaikan doktoral di bidang Hubungan Internasional di London School of Economics. Bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1987, ia pernah ditugaskan di London, Dili, serta Washington DC, dan menjadi juru bicara pemerintah Indonesia di PBB saat krisis Timor Timur. Puncak karirnya tercapai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika ia menjabat sebagai Staf Khusus Presiden, Juru Bicara Presiden, dan pada 2010–2013 menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Setelah keluar dari pemerintahan, ia mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 2015, organisasi yang kini menjadi jaringan terbesar di Indo‑Pasifik untuk partisipasi publik dalam diplomasi.
Kritik Terhadap Kunjungan Presiden Prabowo
Dino menyoroti bahwa sejak dilantik, Presiden Prabowo menghabiskan satu dari enam hari di luar negeri. Menurut perhitungannya, Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan luar negeri di antara pemimpin dunia. Dino menekankan bahwa satu perjalanan dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mencakup tiket pesawat, akomodasi, logistik, konsumsi, protokol, keamanan, hingga uang harian delegasi. Ia berpendapat bahwa frekuensi tinggi tersebut tidak sejalan dengan prioritas pembangunan domestik yang membutuhkan alokasi anggaran lebih efisien.
Lima Saran Strategis Dino untuk Presiden
- Manfaatkan Diplomasi Virtual – Dino mengusulkan agar Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom, atau telepon dalam berkomunikasi dengan pemimpin dunia. Contoh yang diangkat adalah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah 17 kali menghubungi Presiden AS Donald Trump tanpa pernah melakukan pertemuan fisik.
- Gabungkan Kunjungan pada Forum Internasional – Ketika menghadiri pertemuan multilateral, Presiden dapat menjadwalkan pertemuan bilateral dengan pemimpin lain yang juga hadir, mengurangi kebutuhan perjalanan terpisah.
- Prioritaskan Kunjungan Teknis yang Esensial – Dino menilai bahwa kunjungan yang bersifat simbolik atau bersifat “jalan‑jalan” dapat digantikan dengan delegasi teknis yang lebih kecil.
- Optimalisasi Rombongan Delegasi – Mengurangi ukuran tim pendahulu dan staf pendukung untuk menurunkan biaya logistik dan akomodasi.
- Transparansi Anggaran – Mempublikasikan rincian biaya setiap kunjungan agar publik dapat memantau penggunaan anggaran luar negeri secara akuntabel.
Respon Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi saran Dino dengan menegaskan bahwa kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung secara pribadi oleh sang Kepala Negara. Teddy juga mencatat bahwa jumlah rombongan delegasi telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya, bahkan lebih dari separuh. Ia memuji Dino sebagai diplomat yang “cermat dan terstruktur” serta menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut.
Meski demikian, Teddy menolak implikasi bahwa pemerintah harus mengubah kebijakan perjalanan luar negeri secara drastis. Ia menekankan bahwa setiap kunjungan luar negeri memiliki tujuan diplomasi yang strategis, termasuk memperkuat hubungan perdagangan, keamanan, dan kerja sama multilateral.
Implikasi Politik dan Anggaran
Kritik Dino menimbulkan perdebatan publik mengenai keseimbangan antara diplomasi aktif dan efisiensi anggaran. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan penghematan, terutama di tengah tekanan ekonomi domestik. Di sisi lain, kalangan politik menilai bahwa kehadiran fisik Presiden di forum internasional dapat meningkatkan profil Indonesia di kancah global.
Penggunaan teknologi komunikasi modern, seperti video conference, memang menawarkan alternatif biaya rendah, namun tidak selalu dapat menggantikan nilai simbolik pertemuan tatap muka dalam diplomasi tradisional. Oleh karena itu, keputusan kebijakan akan bergantung pada evaluasi manfaat substantif tiap kunjungan dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman diplomatik yang luas, Dino Patti Djalal tetap menjadi suara kritis yang berpengaruh dalam diskursus kebijakan luar negeri Indonesia. Saran-sarannya menyoroti kebutuhan akan reformasi proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan berbasis data.
Sejauh ini, pemerintah belum memberikan respons resmi selain pernyataan Teddy. Namun, perbincangan publik dan media terus mengamati perkembangan selanjutnya, menanti apakah saran-saran Dino akan diintegrasikan ke dalam kebijakan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ke depan.
