Frankenstein45.Com – 01 Juli 2026 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital mencapai Rp24 triliun dalam satu tahun fiskal. Upaya ini difokuskan pada platform digital yang beroperasi di Indonesia, termasuk layanan e‑commerce, aplikasi streaming, dan pasar online yang dikenal dengan sebutan “lokapasar”.
Target tersebut merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah untuk menyesuaikan basis pajak dengan perkembangan ekonomi digital. DJP memperkirakan bahwa kontribusi sektor digital dapat menambah signifikan terhadap pendapatan negara, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Pemungutan Pajak atas Transaksi Elektronik.
Berikut langkah‑langkah utama yang diuraikan DJP untuk mencapai target tersebut:
- Memperkuat integrasi data antara DJP dan platform digital melalui sistem e‑filling dan e‑billing.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi LokaPasar sebagai portal pelaporan dan pembayaran pajak bagi pelaku usaha digital.
- Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak digital, termasuk penyuluhan tentang tarif pajak yang berlaku.
- Menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi untuk memperoleh data transaksi secara real‑time.
- Memberlakukan sanksi administratif bagi pelaku yang tidak melaporkan atau membayar pajak tepat waktu.
Target Rp24 triliun diharapkan dapat tercapai jika seluruh pelaku pasar digital mematuhi kewajiban perpajakan dan jika DJP berhasil mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan kemudahan dalam proses pelaporan untuk mendorong kepatuhan sukarela.
Dengan tercapainya target ini, diharapkan dapat memperkuat stabilitas fiskal negara serta mendukung pembangunan infrastruktur digital yang lebih luas.
