Frankenstein45.Com – 16 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyerapan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan yang beroperasi di provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat setempat bahwa manfaat investasi tambang belum sepenuhnya dirasakan oleh penduduk asli.
Dalam rangka memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi ketentuan regulasi, DPR membentuk tim khusus yang melakukan kunjungan lapangan, mengadakan dialog dengan perwakilan pekerja, serta mengevaluasi data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan oleh perusahaan. Tim ini juga menilai program pelatihan yang disediakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, sehingga mereka dapat mengisi posisi yang sebelumnya didominasi oleh tenaga kerja asing atau tenaga kerja dari luar daerah.
Berikut adalah ringkasan data penyerapan tenaga kerja lokal pada kuartal pertama tahun ini yang disampaikan oleh beberapa perusahaan tambang utama di Sulawesi Tenggara:
| Perusahaan | Jumlah Pekerja Lokal | Jumlah Pekerja Non‑Lokal | Program Pelatihan |
|---|---|---|---|
| PT Tambang Makassar | 1.200 | 300 | Keahlian Mekanikal & Elektrikal |
| PT Bumi Nusantara | 950 | 150 | Manajemen Operasi Tambang |
| PT Sumber Daya Alam | 1.050 | 200 | Keselamatan Kerja & Lingkungan |
Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan persentase pekerja lokal dibandingkan tahun sebelumnya, namun DPR menilai masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal kualitas keterampilan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Untuk mendorong peningkatan kompetensi, DPR mengusulkan beberapa langkah kebijakan, antara lain:
- Peningkatan alokasi anggaran bagi program pelatihan vokasi yang relevan dengan industri pertambangan.
- Penerapan mekanisme pemantauan berkelanjutan melalui laporan triwulanan yang wajib diserahkan oleh perusahaan tambang.
- Pemberian insentif bagi perusahaan yang berhasil mencapai target penyerapan tenaga kerja lokal dengan standar kualitas tertentu.
DPR juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan jalur karier yang berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan investasi pertambangan tidak hanya membawa pendapatan fiskal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
