Frankenstein45.Com – 29 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat kembali menegaskan komitmen untuk mempercepat proses pemekaran desa di seluruh kabupaten dan kota dalam provinsi. Usulan ini dianggap strategis guna memaksimalkan penyerapan dana desa serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh warga.
Dalam rapat kerja yang diadakan pekan lalu, para anggota DPRD menyoroti bahwa banyak desa yang masih belum memiliki struktur administratif yang memadai, sehingga menghambat akses terhadap alokasi anggaran. Pemekaran desa diyakini dapat membuka peluang baru bagi desa‑desa yang belum terdaftar secara resmi untuk menerima dana langsung dari pemerintah pusat.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh DPRD Jabar:
- Mempercepat proses legalitas desa yang belum terdaftar.
- Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program pembangunan.
- Menjamin penyerapan dana desa mencapai target nasional.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui proyek infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro.
Untuk memonitor pelaksanaan, DPRD mengusulkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif, dan perwakilan masyarakat. Tim ini akan menyiapkan jadwal tahapan pemekaran, mulai dari identifikasi desa potensial hingga verifikasi akhir oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
| Tahap | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|
| Identifikasi desa potensial | Kuartal I 2027 | Pengumpulan data lapangan dan verifikasi awal. |
| Penyusunan dokumen pemekaran | Kuartal II 2027 | Draft regulasi dan persetujuan kepala daerah. |
| Pengesahan dan penetapan | Kuartal III 2027 | Pengundangan peraturan daerah dan sosialisasi. |
| Penerimaan dana desa | Kuartal IV 2027 | Desa baru mulai menerima alokasi anggaran. |
Harapan utama dari percepatan pemekaran desa ini adalah terciptanya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Dengan desa yang lebih mandiri secara administratif, diharapkan program-program sosial, ekonomi, dan infrastruktur dapat dijalankan lebih efektif, sehingga kesejahteraan warga meningkat secara signifikan.
