DPRD Jabar Dukung KDM Evaluasi PKS Pullman di Kota Bandung
DPRD Jabar Dukung KDM Evaluasi PKS Pullman di Kota Bandung

DPRD Jabar Dukung KDM Evaluasi PKS Pullman di Kota Bandung

Frankenstein45.Com – 24 April 2026 | DPRD Jawa Barat memberikan dukungan kepada Komisi Dinas Masyarakat (KDM) untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap Pengelolaan Kebersihan dan Sarana (PKS) di kawasan Pullman, Bandung. Keputusan ini diambil setelah serangkaian keluhan dari warga dan pengguna fasilitas Pullman mengenai kualitas layanan, kebersihan, serta keamanan lingkungan.

Pertemuan yang dipimpin oleh ketua DPRD Jawa Barat, Rahmat, berlangsung pada 22 April 2026 di Gedung DPRD. Dalam rapat tersebut, perwakilan KDM, manajemen Pullman, serta tokoh masyarakat menyampaikan temuan awal dan harapan masing‑masing. Rahmat menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa dukungan DPRD bersifat konstruktif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Langkah‑langkah yang akan ditempuh KDM antara lain:

  • Mengadakan audit lapangan selama dua minggu untuk menilai kondisi kebersihan, fasilitas, dan keamanan.
  • Mengumpulkan data kepuasan pengguna melalui kuesioner daring dan wawancara langsung.
  • Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan, analisis penyebab, serta rekomendasi perbaikan.
  • Memberikan rekomendasi prioritas kepada manajemen Pullman dan memantau implementasinya selama tiga bulan ke depan.

Tujuan utama evaluasi ini adalah memastikan bahwa standar operasional Pullman sesuai dengan regulasi daerah dan harapan publik, serta menghindari potensi risiko yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung.

Berbagai pihak, termasuk asosiasi hotel, organisasi konsumen, dan warga sekitar, menyambut positif inisiatif ini. Mereka berharap proses evaluasi dapat berjalan transparan, cepat, dan menghasilkan perbaikan nyata di lapangan.

DPRD menegaskan komitmen terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi serta siap menindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan. Dukungan terhadap KDM ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Jawa Barat.