Gapero Surabaya Minta Pemerintah Cermati Multiplier Effect dari Aturan Baru soal Kadar Nikotin-Tar
Gapero Surabaya Minta Pemerintah Cermati Multiplier Effect dari Aturan Baru soal Kadar Nikotin-Tar

Gapero Surabaya Minta Pemerintah Cermati Multiplier Effect dari Aturan Baru soal Kadar Nikotin-Tar

Frankenstein45.Com – 25 April 2026 | Gapero Surabaya, asosiasi produsen rokok kretek lokal, mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk meninjau secara mendalam dampak kebijakan baru yang menetapkan batas maksimum kadar nikotin dan tar pada produk tembakau. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketergantungan rokok, namun Gapero menyoroti potensi efek berantai (multiplier effect) yang belum dipertimbangkan secara menyeluruh.

Beberapa poin utama yang disampaikan Gapero antara lain:

  • Produk tembakau lokal Indonesia secara alami mengandung kadar nikotin antara 2% hingga 8%, jauh lebih tinggi dibandingkan tembakau impor yang hanya berkisar 1%‑1,5%.
  • Batas maksimum yang diusulkan pemerintah berada di kisaran yang dapat mengurangi kualitas produk kretek tradisional, berpotensi menurunkan permintaan domestik.
  • Penurunan permintaan dapat memicu penyesuaian harga, perubahan pola produksi, hingga dampak pada tenaga kerja di sektor pertanian tembakau.
  • Gapero meminta analisis ekonomi yang meliputi seluruh rantai nilai, termasuk petani, penggiling, hingga distributor.

Berikut ini perbandingan singkat kadar nikotin antara tembakau lokal dan impor:

Jenis Tembakau Kadar Nikotin (%)
Lokal (Indonesia) 2 – 8
Impor 1 – 1,5

Gapero menegaskan bahwa regulasi yang tidak memperhitungkan karakteristik unik tembakau Indonesia dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas. Oleh karena itu, asosiasi meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam tentang multiplier effect, termasuk estimasi penurunan pendapatan petani, potensi peningkatan pasar gelap, serta implikasi terhadap penerimaan pajak negara.

Dalam surat resmi yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian, Gapero juga mengusulkan alternatif kebijakan, seperti penyesuaian kadar maksimum yang lebih realistis serta program pendampingan bagi petani untuk beralih ke tanaman alternatif.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan respons yang seimbang antara tujuan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri tembakau nasional.