Frankenstein45.Com – 26 April 2026 | Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Areif Hidayat, menekankan bahwa pemerintah perlu mengimplementasikan konsep Trisakti sebagai landasan utama dalam tata kelola negara. Konsep Trisakti yang dimaksud mencakup tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
- Transparansi: Pemerintah harus terbuka dalam penyampaian data, kebijakan, dan keputusan kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi proses pemerintahan secara real time.
- Akuntabilitas: Setiap pejabat dan lembaga wajib bertanggung jawab atas tindakan dan hasil kerja mereka, termasuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas bila terjadi penyimpangan.
- Partisipasi: Keterlibatan aktif warga dalam perumusan kebijakan, baik melalui forum, konsultasi, maupun mekanisme digital, dianggap esensial untuk menciptakan kebijakan yang responsif.
Areif mengingatkan bahwa penerapan ketiga prinsip ini dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan kebijakan publik lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ia menilai bahwa tantangan saat ini, seperti penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan reformasi birokrasi, menuntut pemerintah untuk lebih konsisten dalam menjalankan Trisakti.
GMNI sebagai organisasi alumni mahasiswa nasional berkomitmen mengawasi implementasi Trisakti melalui dialog dengan pemerintah, penggalangan opini publik, dan pendidikan politik bagi generasi muda. Menurut Areif, peran aktif mahasiswa dan alumni sangat penting untuk menekan praktik korupsi dan memastikan kebijakan publik dijalankan secara adil.
Dengan menegakkan Trisakti, diharapkan pemerintahan Indonesia dapat bergerak lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih baik ke depannya.
