Frankenstein45.Com – 17 Juni 2026 | Gus Ipul, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama (PBNU), menyatakan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar kini menjadi salah satu nama yang kuat dalam persaingan menjadi Ketua Umum PBNU pada periode mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan internal PBNU yang dihadiri para pengurus dan tokoh agama. Gus Ipul menegaskan bahwa pengalaman Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama sejak 2024, serta riwayatnya sebagai mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadikannya kandidat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata anggota PBNU.
Sementara itu, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial sekaligus Sekretaris PBNU, juga menambah bahwa nama Nasaruddin Umar telah muncul dalam “bursa” kepengurusan PBNU. Saifullah menilai bahwa kontribusi Nasaruddin dalam mengembangkan kebijakan keagamaan nasional serta hubungannya yang baik dengan berbagai organisasi keagamaan memperkuat posisinya sebagai calon potensial.
Berikut ini rangkuman latar belakang dan faktor pendukung yang disebutkan oleh para pejabat PBNU:
- Pengalaman pemerintahan: Sebagai Menteri Agama, Nasaruddin Umar telah memimpin program revitalisasi pesantren, penguatan madrasah, serta dialog lintas agama.
- Jabatan di MUI: Sebelumnya menjabat sebagai Ketua MUI, ia terbiasa berkoordinasi dengan organisasi keagamaan lain, termasuk PBNU.
- Koneksi politik: Dukungan dari partai politik dan kalangan pemerintahan memberikan nilai strategis dalam pemilihan internal PBNU.
- Popularitas di kalangan santri: Beberapa pesantren besar mengakui kebijakan Nasaruddin yang pro‑santri, sehingga meningkatkan popularitasnya di basis PBNU.
Namun, Gus Ipul menambahkan bahwa proses pemilihan Ketua Umum PBNU masih jauh dari selesai dan akan melibatkan musyawarah besar (mujadalah) seluruh anggota PBNU pada akhir tahun depan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari politisasi yang berlebihan.
Para pengamat politik menilai bahwa masuknya nama Menteri Agama dalam bursa kepengurusan PBNU mencerminkan semakin eratnya hubungan antara institusi keagamaan dan pemerintah. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan keagamaan Indonesia ke depan.
