Frankenstein45.Com – 17 Mei 2026 | Tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Harbiansyah Hanafiah, menegaskan pentingnya komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dalam mengawal hak angket yang baru saja disetujui. Pernyataan tersebut disampaikan pada sebuah pertemuan di Samarinda pada Minggu, lalu, mengingat hak angket menjadi instrumen penting bagi legislatif daerah untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Hak angket, yang secara formal merupakan hak legislatif untuk meminta keterangan dan dokumen dari pemerintah, sering kali dipakai ketika terdapat indikasi korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau kebijakan yang merugikan publik. Di Kaltim, usulan hak angket tersebut bertujuan mengusut beberapa proyek infrastruktur besar yang dianggap mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.
Harbiansyah menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berakhir pada tahap persetujuan semata. “Dewan harus tetap aktif memantau proses penyelidikan, memastikan transparansi, dan menuntut pertanggungjawaban jika terdapat temuan yang merugikan rakyat,” ujar dia di hadapan wartawan.
Berikut beberapa poin penting yang disorot dalam seruan tersebut:
- Komitmen jangka panjang Dewan dalam mengawasi pelaksanaan hak angket.
- Transparansi proses penyelidikan, termasuk publikasi hasil temuan.
- Penguatan mekanisme akuntabilitas bagi pejabat yang terlibat.
- Kolaborasi antara lembaga legislatif, badan pengawas, dan masyarakat sipil.
Para anggota DPRD Kaltim diperkirakan akan membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota komisi terkait untuk menindaklanjuti hak angket. Tim tersebut diharapkan dapat melakukan audit mendalam, mengadakan rapat dengar pendapat, dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan.
Pengawasan yang konsisten diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Harbiansyah menutup pernyataannya dengan harapan agar Dewan Kaltim tidak hanya menjadi “penyaksi” tetapi juga “pelaku utama” dalam menjaga integritas pemerintahan daerah.
