Frankenstein45.Com – 26 Mei 2026 | Pemerintah Hong Kong baru-baru ini meluncurkan Basic Housing Units Ordinance yang bertujuan menurunkan jumlah hunian substandard yang tersebar di kota padat penduduk itu. Namun, dalam dua setengah bulan sejak undang‑undang tersebut mulai berlaku pada 1 Maret, hanya empat dari sekitar 110.000 unit subdivisi yang mengajukan permohonan sertifikasi. Angka ini mencerminkan partisipasi yang sangat rendah di kalangan pemilik properti, meski kebutuhan akan perbaikan diperkirakan mencapai 70 persen dari total unit.
Statistik Partisipasi dan Tantangan Implementasi
Ketiga dari empat aplikasi sertifikasi datang dari satu pemilik, Hayson Chan Hin‑hay, ketua Hong Kong Basic Housing Units Operators Association. Chan mengungkapkan bahwa proses renovasi memakan waktu dua bulan, dengan harus menyesuaikan jadwal kerja agar tidak mengganggu penyewa yang masih menempati unit. Sementara itu, biro perumahan mengestimasi bahwa sebagian besar unit hanya memerlukan perbaikan minor, seperti pemasangan alat pemadam kebakaran, detektor asap, dan pintu berstandar tahan api. Namun, sejumlah pemilik memilih memanfaatkan masa tenggang tiga tahun yang diberikan untuk memperbaiki properti sebelum mengajukan sertifikasi.
Menurut pejabat biro, sekitar 11.000 unit subdivisi—lebih dari 3.000 apartemen—telah mengajukan permohonan masa tenggang. Pemilik mengaku biaya renovasi tidak sedikit; rata‑rata biaya per unit dapat melampaui HK$100.000 (sekitar US$12.770). Selain itu, beberapa kasus terhambat oleh kebutuhan persetujuan pemilik properti atau sengketa warisan, yang semakin memperlambat proses perbaikan.
Persyaratan Minimum untuk Unit Subdivisi
Undang‑undang tersebut menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi setiap unit subdivisi, antara lain luas minimal delapan meter persegi, tinggi plafon 2,3 meter, adanya jendela, dan toilet yang kedap air. Standar ini dirancang untuk meningkatkan keamanan, kebersihan, dan keselamatan kebakaran, sekaligus memastikan bahwa hunian tersebut layak disewakan.
Perbandingan Nilai Properti di Kota Global
Sementara Hong Kong berjuang menstandarisasi hunian kecilnya, pasar properti global menunjukkan realitas yang kontras. Menurut data Prime International Residential Index (PIRI) dalam The Wealth Report 2026, dana US$1 juta kini hanya dapat membeli rumah premium dengan luas sangat terbatas di kota‑kota utama dunia.
| Kota | Luas Hunian Premium (m²) dengan US$1 Juta |
|---|---|
| Monaco | ≈16 |
| Hong Kong | ≈23 |
| Singapura & Geneva | ≈28 |
| London | ≈33 |
Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di pasar properti mewah, US$1 juta hanya mampu memperoleh ruang yang setara dengan rumah subsidi di Indonesia. Di Jakarta, misalnya, rumah mewah di kawasan elit dapat memiliki luas 600 m², sementara di Hong Kong uang yang sama hanya memberi hak milik atas apartemen seluas kurang dari 25 m².
Dampak pada Investor dan Penghuni
Situasi ini menimbulkan dua implikasi utama. Pertama, bagi investor internasional, Hong Kong tetap menjadi tujuan “wealth parking” dengan pasokan properti mewah yang terbatas, sehingga harga tetap tinggi meski ruang yang didapatkan kecil. Kedua, bagi penduduk lokal, terutama yang tinggal di unit subdivisi, proses sertifikasi yang lambat memperpanjang masa tinggal di hunian yang belum memenuhi standar keamanan dasar.
Pejabat biro perumahan, Jason Chan Ming‑kwan, menegaskan bahwa peningkatan jumlah aplikasi diharapkan seiring dengan peningkatan pemahaman pemilik properti dan ketersediaan layanan profesional. Ia menambahkan bahwa proses akan mempercepat ketika para profesional familiar dengan persyaratan sertifikasi.
Di sisi lain, pasar properti Indonesia menunjukkan pertumbuhan harga hunian premium yang lebih moderat, dengan kenaikan tahunan sekitar 0,8 % pada akhir 2025, di bawah rata‑rata pertumbuhan regional Asia sebesar 3,7 %.
Dengan kombinasi kebijakan regulatif yang ketat di Hong Kong dan realitas pasar global yang menekan daya beli, tantangan bagi penduduk kota ini semakin kompleks. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menegakkan standar keselamatan dan memberikan insentif yang memadai agar pemilik properti beralih ke perbaikan, sementara investor internasional terus menilai nilai investasi di tengah ruang hunian yang semakin terbatas.
Upaya bersama antara otoritas, pemilik properti, dan sektor profesional diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama—menyediakan hunian yang layak, aman, dan terjangkau—bisa tercapai di tengah dinamika pasar properti global yang terus berubah.
