Frankenstein45.Com – 29 Mei 2026 | Pasukan Angkatan Pertahanan Israel (IDF) kini dilaporkan telah menguasai sekitar tujuh puluh persen wilayah Jalur Gaza setelah perintah langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah ini dianggap melanggar ketentuan yang tercantum dalam usulan gencatan senjata berjumlah dua puluh poin, yang sebelumnya menjadi acuan utama dalam upaya penghentian permusuhan.
Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran Badan Operasi Penjagaan (BoP) yang sebelumnya ditunjuk untuk memfasilitasi koordinasi bantuan kemanusiaan dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Sejumlah analis menilai bahwa peran BoP kini menjadi semakin terbatas, mengingat sebagian besar zona operasionalnya kini berada di bawah kendali militer Israel.
Reaksi internasional pun beragam. Beberapa negara menegaskan pentingnya kembali ke meja perundingan dan menolak setiap tindakan yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Organisasi kemanusiaan mengingatkan bahwa pendudukan luas ini dapat memperparah krisis kemanusiaan, dengan jutaan warga Gaza yang masih membutuhkan bantuan medis, pangan, dan tempat tinggal.
Di sisi lain, pemerintah Israel berargumen bahwa penguasaan wilayah yang lebih luas diperlukan untuk menghancurkan jaringan pertahanan Hamas secara menyeluruh, sekaligus mencegah serangan roket yang terus mengancam wilayah perbatasan. Namun, kritik menyebutkan bahwa strategi tersebut berisiko menimbulkan kerusakan infrastruktur sipil yang luas dan memicu eskalasi konflik lebih lanjut.
Para pengamat menilai bahwa situasi di Gaza kini berada pada titik kritis. Jika BoP tidak dapat beroperasi secara efektif, distribusi bantuan kemanusiaan dapat terhambat, memperparah penderitaan warga sipil. Di samping itu, ketegangan politik antara Israel dan negara-negara pendukung Palestina diprediksi akan meningkat, terutama jika tidak ada solusi diplomatik yang segera tercapai.
Ke depan, dunia internasional diharapkan dapat menekan kedua belah pihak untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata dan menemukan jalan keluar yang mengedepankan keselamatan serta kesejahteraan warga sipil Gaza.
