Frankenstein45.Com – 08 Juni 2026 | Kapolri Listyo Sigit menyatakan optimisme tinggi bahwa Indonesia mampu mengatasi tekanan ekonomi global melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal, memperkuat hilirisasi, meningkatkan investasi, serta menjaga kesejahteraan buruh.
Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan kementerian, asosiasi industri, serikat pekerja, dan pelaku usaha, Kapolri menekankan bahwa proses hilirisasi—mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi—harus menjadi prioritas utama. Ia menambahkan, “Dengan mengolah SDA di dalam negeri, kita tidak hanya menambah nilai ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan.”
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Kapolri:
- Pemanfaatan SDA: Memperkuat kebijakan yang mendukung eksplorasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
- Hilirisasi: Mengalihkan fokus dari ekspor bahan mentah ke produksi barang jadi, seperti pengolahan logam, pengolahan hasil pertanian, dan manufaktur kendaraan.
- Investasi: Menarik investasi asing dan domestik melalui insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, dan jaminan keamanan investasi.
- Kesejahteraan Buruh: Menjamin upah layak, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan melalui program pelatihan.
Kapolri juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara kepolisian, kementerian terkait, dan dunia usaha untuk memonitor pelaksanaan kebijakan hilirisasi serta memastikan tidak ada celah yang dapat merugikan pekerja.
Data terbaru menunjukkan bahwa kontribusi sektor hilir terhadap PDB Indonesia masih di bawah 20 persen, sementara negara-negara tetangga telah mencapai lebih dari 30 persen. Untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah produk dalam lima tahun ke depan.
| Indikator | 2023 | Target 2028 |
|---|---|---|
| Persentase Nilai Tambah SDA | 18% | 35% |
| Investasi Asing di Sektor Hilir (USD) | 4,2 Miliar | 7,5 Miliar |
| Rata-rata Upah Minimum Buruh | Rp2.300.000 | Rp3.200.000 |
Dalam konteks kesejahteraan buruh, Kapolri menegaskan bahwa peningkatan upah tidak boleh mengorbankan daya saing industri. Oleh karena itu, program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi akan diperluas, sehingga tenaga kerja dapat beradaptasi dengan teknologi baru dalam proses produksi.
Para pengamat menilai langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Mereka berharap kebijakan ini dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup pekerja di seluruh Indonesia.
Dengan komitmen yang kuat dari aparat keamanan, pemerintah, dan sektor swasta, diharapkan Indonesia dapat menavigasi tantangan global, memperkuat posisi di pasar internasional, serta memastikan kesejahteraan buruh tetap terjaga.
