Frankenstein45.Com – 19 April 2026 | Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pada 29 April 2026. Sidang tersebut merupakan lanjutan dari penyerahan berkas oleh Oditurat Militer II-07 pada 16 April 2026, yang menuduh empat anggota Badan Acara Intelijen Strategis (BAIS) TNI—Kapten Nandala Dwi Prasetia, Letnan Satu Sami Lakka, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, dan Sersan Dua Edi Sudarko—dengan melakukan penyiraman air keras.
Alasan Andrie Yunus Menolak Peradilan Militer
Andrie Yunus menegaskan keberatannya agar kasus ini diproses di peradilan militer. Ia berargumen bahwa tindakan penyiraman air keras merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sipil, bukan masalah militer. Menurutnya, peradilan militer tidak memiliki kompetensi untuk menilai unsur‑unsur pelanggaran HAM, sehingga proses di pengadilan umum lebih tepat untuk menjamin independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Andrie menyoroti bahwa selama Undang‑Undang TNI belum direvisi secara menyeluruh, semua kasus yang melibatkan prajurit TNI, baik yang berkaitan dengan tindak pidana militer maupun sipil, secara otomatis diarahkan ke peradilan militer. “Jika aturan yang ada tidak berubah, saya terpaksa harus mengikuti prosedur yang ada, tetapi saya tetap menolak karena hal itu menutup ruang bagi keadilan yang objektif,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Reaksi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komnas HAM
LBH menilai sikap Andrie Yunus seolah “tertutup” karena tidak memberi ruang diskusi publik mengenai pilihan jalur hukum. LBH menekankan bahwa penolakan terhadap peradilan militer seharusnya disertai upaya konkret untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi atau meminta intervensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, hingga kini, permohonan tersebut belum mendapat respons positif dari lembaga terkait.
Komnas HAM mengaku belum mendapatkan izin resmi untuk memeriksa terdakwa militer, sehingga proses pemeriksaan hak asasi korban masih terhambat. Hal ini menambah persepsi bahwa proses hukum masih berada dalam zona abu‑abu antara kepentingan militer dan perlindungan hak sipil.
Pandangan Anggota DPR TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI‑Perjuangan, TB Hasanuddin, memanfaatkan kasus ini sebagai momentum untuk mendorong revisi Undang‑Undang TNI khususnya mengenai peradilan militer. Hasanuddin menegaskan bahwa meskipun Undang‑Undang TNI telah mengalami revisi, mandat perubahan mekanisme peradilan militer belum diimplementasikan. Ia berpendapat bahwa segala tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk penyiraman air keras, seharusnya dapat diadili di peradilan umum.
- “Selama undang‑undang belum diubah, semua proses harus mengikuti peradilan militer,” kata Hasanuddin.
- “Namun, kami mendesak agar legislatif dan eksekutif bersama melakukan ratifikasi perubahan yang memisahkan yurisdiksi militer dan sipil,” tambahnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa untuk kasus yang berhubungan dengan tugas dan fungsi militer, peradilan militer tetap relevan. Namun, ia menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara kejahatan militer dan kejahatan sipil untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Implikasi Hukum dan Politik
Jika sidang di peradilan militer tetap berjalan, hasilnya dapat menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan. Keputusan pengadilan militer akan mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi lembaga militer dalam menangani pelanggaran HAM. Di sisi lain, jika Andrie Yunus berhasil mengajukan permohonan agar kasus dipindahkan ke peradilan umum, hal tersebut dapat memaksa pemerintah untuk mempercepat proses revisi Undang‑Undang TNI.
Para pengamat hukum menilai bahwa tekanan publik dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil akan menjadi faktor penentu. “Kasus Andrie Yunus bukan sekadar tentang satu insiden, melainkan ujian bagi sistem peradilan Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia,” ujar seorang analis senior.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi, sikap DPR, serta respon resmi dari Kementerian Pertahanan. Sementara itu, korban dan keluarga mereka menantikan keadilan yang tidak hanya formalitas, melainkan juga memberi kepastian hukum yang kuat.
Secara keseluruhan, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi peradilan militer, memperkuat mekanisme pengawasan sipil, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi dapat ditangani secara adil tanpa terhalang oleh batasan yurisdiksi yang kaku.
