Frankenstein45.Com – 19 Juni 2026 | Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) menilai bahwa kebijakan pemerintah harus mampu melindungi daya saing industri serta menarik investasi. Dalam pernyataannya, asosiasi tersebut menyerukan penyempurnaan regulasi yang mengatur pengelolaan kawasan berikat, yang dianggap sebagai motor penggerak ekspor dan produksi dalam negeri.
Kawasan berikat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam hal bea masuk, pajak, serta prosedur kepabeanan. Namun, APKB mengidentifikasi sejumlah hambatan regulatif yang masih mengganggu efektivitasnya, antara lain prosedur perizinan yang berlapis, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakjelasan tarif serta insentif fiskal.
Untuk mengatasi masalah tersebut, APKB mengusulkan beberapa langkah perbaikan:
- Peninjauan dan penyederhanaan prosedur perizinan agar lebih terintegrasi dan berbasis digital.
- Peningkatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, serta lembaga terkait lainnya.
- Penetapan kebijakan tarif dan insentif yang lebih transparan serta konsisten dengan standar internasional.
- Penyediaan fasilitas pendukung seperti infrastruktur logistik, energi, dan sumber daya manusia yang terlatih.
- Penerapan mekanisme evaluasi berkala untuk menilai dampak regulasi terhadap kinerja kawasan berikat.
APKB menekankan bahwa perbaikan regulasi tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi asing. Dengan regulasi yang lebih jelas dan efisien, kawasan berikat diharapkan dapat menjadi pusat inovasi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas jaringan pasar ekspor.
Dalam konteks persaingan global, kebijakan yang responsif dan adaptif menjadi kunci. APKB berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara cepat, sehingga kawasan berikat dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
